Solopos.com, JAKARTA -- Indonesia berhasil menggalang dukungan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) untuk menolak upaya Amerika Serikat (AS) melegalkan pemukiman Israel di wilayah Palestina di Tepi Barat. Dukungan digalang pada pertemuan DK PBB mengenai Palestina, Rabu (20/11/2019) di New York.
Dilansir Antara, Jumat (22/11/2019), setelah melalui negosiasi panjang, Indonesia sukses mendesak DK PBB untuk keluar dengan pernyataan Presiden DK yang menegaskan kembali status ilegal permukiman Israel.
Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi
"Hal ini merupakan kali pertama setelah sekian lama Presiden DK PBB gagal diberikan mandat untuk berbicara atas nama DK terkait isu Palestina," demikian keterangan tertulis PTRI New York, Kamis (21/11/2019).
Indonesia menegaskan pembangunan permukiman ilegal telah menghambat penyelesaian konflik kedua negara.
“Indonesia dengan tegas menolak pernyataan AS terkait kebijakan permukiman ilegal Israel yang secara de facto merupakan bentuk aneksasi terhadap wilayah Palestina, dan menjadi penghalang perdamaian berdasar solusi dua negara," ujar Wakil Tetap Indonesia untuk PBB di New York Dubes Triansyah Djani.
Dia menambahkan, Indonesia juga berhasil mendorong dikeluarkannya pernyataan bersama dari sepuluh anggota tidak tetap DK PBB yang meminta Israel menghentikan segala aktivitas pembangunan permukiman ilegalnya yang bertentangan dengan hukum internasional dan resolusi DK PBB, termasuk resolusi 2334 (2016).
Selain itu, Indonesia juga mendesak Israel menghentikan kekerasan yang telah mengakibatkan banyak korban jiwa di kalangan warga Palestina di Jalur Gaza.
“Indonesia mengecam pembunuhan terhadap rakyat sipil Palestina, dan meminta dilakukannya investigasi penuh terhadap tindakan Israel tersebut," kata Triansyah Djani.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
