Diundang Pemkot Jogja Terkait Relokasi, PKL Malioboro Merasa Dijebak

Solopos.com, JOGJA — Pemerintah Kota Jogja berencana untuk merelokasi PKL di kawasan Malioboro. Relokasi itu terkait upaya Pemkot Jogja menata kawasan wisata utama di Kota Gudeg tersebut.

Belum ada kepastian kapan relokasi PKL Malioboro itu dilakukan. Begitu pula PKL bagian mana saja yang akan direlokasi. Meski demikian, Pemkot Jogja melalui UPT Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya mulai menyosialisasikan upaya relokasi. Sosialisasi itu digelar pada Selasa dan Rabu (23-24/11) lalu di Hotel Royal Malioboro dengan menghadirkan sejumlah PKL yang tergabung dalam beberapa kelompok paguyuban.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Sementara itu, para PKL Malioboro yang hadir merasa dijebak oleh Pemkot Jogja karena undangannya bukan untuk sosialisasi relokasi.

Kepala UPT Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya Jogja, Ekwanto, masih belum membeberkan area PKL mana yang bakal direlokasi maupun tempat relokasi baru bagi para PKL itu nantinya. “Menginformasikan ada penataan lah ke depannya. Itu masih menginformasikan saja biar tidak kaget PKL dan baru sebatas itu,” ujarnya, Jumat (26/11/2021).

Baca Juga: Akhir Pekan, Malioboro Dipadati Pengunjung, Banyak yang Abaikan Prokes

Ekwanto mengungkapkan tahapan relokasi juga baru sebatas sosialisasi. Nantinya kewenangan untuk pemindahan, penetapan lokasi baru serta PKL mana yang akan direlokasi menjadi kewenangan Pemprov DIY. “Kalau kapan dan bagaimana teknisnya itu bagian provinsi yang mengatur. Baru sebatas itu dulu soal informasi penataan dan pada saatnya tentu kami informasikan,” katanya.

Dijebak

Ketua PKL Malioboro Tridharma, Rudiarto, mengatakan dalam sosialisasi tersebut pihaknya merasa dijebak. Pasalnya, undangan sosialisasi dikabarkan mendadak dan menurut dia undangan itu merupakan hasil akhir dari konflik PKL dengan salah satu penghuni toko di Malioboro beberapa waktu lalu. Sehingga, menurutnya kebijakan relokasi di masa sekarang kurang tepat.

“Kemarin itu kita ada masalah dengan yang Gelato, karena pemilik toko kan memasang kursi yang ada di tempat lapak PKL sehingga tidak bisa berjualan. Saya pikir undangannya soal keputusan itu, karena beberapa kali mediasi masih jalan buntu, sehingga persoalan itu kemudian diangkat ke Pemkot lewat Disbud [Dinas Kebudayaan Kota Joga],” ujarnya.

“Ternyata apa yang kita dapat setelah di Royal Malioboro justru semacam petir di siang bolong. Bukan PKL dikembalikan ke lapak semula yang ditempati toko itu, tapi diadakan sosialisasi untuk relokasi. Kami selaku organisasi belum bisa mengiyakan itu karena masih akan konsolidasi. Namun, pada dasarnya informasi itu sangat mengagetkan kami,” sambung dia.

Baca Juga: Durasi Dibatasi, Pengunjung Malioboro Jogja Maksimal 2 Jam Saja

Rudiarto menyampaikan untuk saat ini pihaknya masih melakukan pertemuan dengan seluruh anggota PKL Tridharma yang berjumlah 917 orang. Setelah pertemuan digelar, pihaknya baru akan membuat kesimpulan soal rencana relokasi tersebut. Namun, PKL disebut dia keberatan dengan rencana itu karena belum sepenuhnya pulih dari dampak pandemi.

“Karena kita sudah selama dua tahun kena dampak pandemi. Begitu mulai ekonomi bergerak dan belum apa-apa sudah dilakukan relokasi. Tentu kita mengambil sikap menolak karena kondisi anggota kami, apalagi belum tentu di tempat yang baru penghasilannya bagus,” kata dia.

Relokasi Tahun Depan

Dia menjelaskan, berdasarkan sosialisasi diketahui bahwa PKL diberi tenggat waktu sampai akhir tahun ini. Per 1 Januari 2022 mendatang kawasan itu mesti steril dan relokasi telah dilakukan.

Pemerintah juga menyiapkan tempat relokasi para PKL di area eks gedung Dinas Pariwisata DIY tepatnya utara kantor DPRD DIY.

“Pemindahannya itu sesuai dengan info yang disampaikan adalah dibuatkan selter sementara di tempat eks gedung Dispar DIY atau kantor UPT dan akan dibangun selter sementara. Dan itu akan dimulai per Januari 2022,” jelasnya.

Baca Juga: Larangan Demo di Malioboro Disoal, Sri Sultan: Saya Enggak Koreksi!

Dalam sosialisasi yang lalu sempat pula mencuat rekomendasi dari para PKL Tridharma berkaitan dengan rencana relokasi. Yakni anggota/lapak perkelompok harus diundi. Dari segi keluasan lapak harus dipertimbangkan, status lapak dalam jangka panjang serta pengelolaan fasilitas umum di kelola Tridharma baik parkir dan toilet.

Kemudian soal jumlah PKL yang dipindahkan juga mencuat dalam sosialisasi tersebut. Ada sebanyak 907 lapak PKL yang akan direlokasi dari PKL Tridharma. Namun data dari UPT hanya 843 PKL. Sementara dari Pelmani mempunyai lapak 444 akan tetapi data dari UPT hanya sebanyak 288 PKL.

Namun, menurut dia, usulan itu hanya sebatas rekomendasi dan belum final. Skenario tersebut hanya usulan dari beberapa pengurus yang ikut serta dalam sosialisasi, sementara pertemuan dengan para anggota belum dilaksanakan. Pihaknya bakal menampung aspirasi anggota terlebih dahulu berkaitan dengan rencana relokasi.

“Beberapa hasil dari sosialisasi itu bagian dari skenario dan pengurus juga tidak bisa menyampaikan sepihak tanpa koordinasi dengan akar rumput yang terdampak langsung. Jadi itu juga belum final,” katanya.