Solopos.com, JAKARTA — DPR dituding bungkam soal kasus meninggalnya Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat (Brigadir J).
Namun anggota Komisi III DPR RI, , membantah keras tudingan tersebut. Ia mengatakan, DPR bekerja dalam diam.
Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi
“Kami tidak bungkam. Kami juga bekerja, bekerjanya kami itu dalam diam. Tiga hari setelah pengumuman itu pimpinan Komisi III Bambang Pacul sudah langsung bersuara bahwa kasus ini ada kejanggalan. Jadi kami tidak diam,” ujar anggota Fraksi PDIP, Arteria Dahlan, dalam rapat dengar pendapat Komisi III DPR RI dengan Komnas HAM, Kompolnas, dan LPSK, Senin (22/8/2022), seperti dikutip Solopos.com dari kanal Youtube DPR RI.
Arteria mengatakan, saat rilis kasus Brigadir J anggota DPR sedang dalam masa reses. Namun, ujarnya, secara personal para anggota DPR tetap bekerja menggali informasi.
Baca Juga: Aktivis HAM: Putri Candrawathi Sadis! Diam 40 Hari Setelah Brigadir J Tewas
“Saat itu langsung Pak Bambang Pacul bilang bahwa Komisi III begitu mulai masa kerja akan memanggil Kapolri, Menkopulhukam, LPSK dan lain-lain. Dan itu dibuktikan hari ini,” tandasnya.
Dalam RDP Komisi III itu, Menkopolhukam Mahfud MD bercerita banyak tentang “Kerajaan Sambo” yang ramai diperbincangkan di media sosial.
Mahfud mengatakan mantan Kadiv Propam Polri, Irjen Pol Ferdy Sambo, seperti jenderal bintang lima yang memiliki kekuasaan.
Baca Juga: Praktisi Kepolisian: Putri Sambo Gali Lubangnya Sendiri
Pasalnya, Ferdy Sambo mampu mengendalikan beberapa jenderal lainnya.
Karenanya, Mahfud Md mengusulkan agar divisi profesi dan pengamanan Polri dipisah tugas dan kewenangannya.
“Yang saya katakan itu Divisi Propam itu. Setiap biro ini kalau dia memeriksa ini produknya harus diputus oleh Pak Sambo. Kalau dia menyelidiki, harus Pak Sambo. Kalau dia menghukum harus juga Pak Sambo. Kenapa ini tidak dipisah saja kayak kita buat trias politica. Yang meriksa dan yang menyelidiki dan yang memutuskan beda dong,” katanya dalam rapat yang disiarkan langsung melalui Youtube, Senin pagi.
Baca Juga: Peran Putri Sambo: Ajak Ajudan ke TKP hingga Janjikan Uang Tutup Mulut
Mahfud membeberkan informasi Kerajaan Sambo didapat dari berbagai masukan yang diterima Kompolnas.
Informasi itu berasal dari para senior Polri hingga mantan Kapolri.
“Gini kalau kerajaan Sambo itu saya melihat dari apa yang saya katakan, psikostruktural atau psikohierarkis. Jadi ini masukan-masukan yang diterima Kompolnas oleh para senior Polri, mantan Kapolri dan sebagainya datang, ‘Pak, ini terlalu besar kuasanya’,” katanya.
Baca Juga: Misteri Percakapan Satu Jam Ferdy Sambo dan Istri Penentu Pembunuhan Brigadir J
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
