Solopos.com, SRAGEN — Bupati Sragen, Kusdinar Untung Yuni Sukowati, akhirnya menjawab enam pekerjaan rumah (PR) berat yang diberikan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) terkait prioritas dan sasaran pembangunan di 2023 mendatang. Bupati menjawab secara resmi dalam forum terbuka rapat paripurna yang dihelat di DPRD Kabupaten Sragen, Selasa (27/9/2022).
Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD Sragen, Aris Surawan, menyampaikan adanya enam PR berat yang dihadapi Pemkab Sragen di 2023 sehingga Bupati Sragen harus bekerja keras. PR berat itu kembali ditekankan juru bicara FPKS dalam pandangan umum fraksi tentang RAPBD 2023 di Gedung DPRD Sragen beberapa hari lalu.
Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi
Bupati menerangkan PR pertama berkaitan dengan tata kelola pemerintah yang baik atau good governance berbasis teknologi. Menurutnya ini sudah diwujudkan melalui berbagai program dan kegiatan dengan beberapa capaian indikator.
Indikator itu seperti laporan keuangan pemerintah daerah yang mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sampai tujuh kali berturut-turut. Indikator lainnya berupa capaian Monitoring Center for Prevention (MCP) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang semakin meningkat nilainya.
Baca Juga: Wakil Ketua DPRD Sragen Sebut Bupati Yuni Punya 6 PR Berat di 2023
“Pada 2021 lalu, MCP Sragen mencapai 93% dan masuk 20 besar tingkat nasional. Untuk indeks reformasi birokrasi yang semakin meningkat dengan kategori baik pada 2021. Laporan hasil evaluasi SAKIP juga semakin membaik pada 2021,” papar Bupati Yuni.
Transaksi nontunai juga, kata dia, sudah diterapkan di semua organisasi perangkat daerah (OPD), sekolah dasar, SMP negeri, serta semua desa di Kabupaten Sragen. “Sragen merupakan kabupaten pertama yang menerapkan transaksi nontunai sampai ke level desa,” jelasnya.
PR kedua, sebut dia, penerapan standar pelayanan minimum (SPM) yang dilaksanakan di berbagai sektor layanan publik. Bupati menerangkan berbagai upaya sudah dilakukan, antara lain pembentukan sekolah unggul, intervensi terhadap perbaikan layanan kesehatan, serta perbaikan sarana dan prasarana transportasi. Hasilnya, capaian indeks pembangunan manusia (IPM) di Kabupaten Sragen naik setiap tahunnya.
Yuni melanjutkan PR ketiga berupa pertumbuhan ekonomi di Sragen terus ditingkatkan dengan strategi meningkatkan produktivitas tenaga kerja dengan berbagai pelatihan. Selain itu, Yuni mengatakan pertumbuhan ekonomi juga dicapai di antaranya dengan membuka akses bagi investor baru.
Baca Juga: Defisit APBD 2023 Diproyeksi Rp315,61 Miliar, Ini Penjelasan Bupati Sragen
Selain itu, meningkatkan kapasitas usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) memalui berbagai bentuk pelatihan, serta pemberdayaan petani dan nelayan. Kemudian meningkatkan pendapatan daerah dari sektor pariwisata dan industri kreatif, dan optimalisasi pendapatan asli daerah dari sektor pajak dan retribusi.
Pengangguran Terbuka
PR keempat berupa pengangguran terbuka di Sragen yang masih tinggi. Terkait itu, Bupati menargetkan pengangguran di Sragen bisa turun menjadi 4,07% pada 2023 mendatang. Caranya dengan meningkatan produkvitas tenaga kerja, mengadakan job fair, dan meningkatkan investasi daerah.
“Lalu PR kelima berupa terobosan dalam smart evironment. Di antaranya dengan pengembangan energi terbarukan dari sampah organik menjadi, gas bio yang dapat digunakan oleh masyarakat pengganti gas elpiji melalui sistem biodigester; dan pengembangan teknologi pengolahan sampah menggunakan Black Soldier Fly (BSF) kimen,” katanya.
PR keenam terkait dengan penanggulangan kemiskinan daerah. Menurut Bupati, masalah itu akan diselesaikan dengan menyusun roadmap penanggulangan kemiskinan dalam rencana penanggulangan kemiskinan daerah (RPKD) 2022-2026.
Baca Juga: Gas Elpiji 3 Kg akan Dikonversi ke Kompor Induksi, Bupati Sragen: Tunggu Saja
“Selain itu, kami juga memperbaiki data kemiskinan baru berdasarkan data dari kementerian secara by name dan by address. Kemudian pembangunan infrastruktur khususnya di wilayah zona merah kemikinan. Lalu pemberdayaan UMKM dengan memberikan akses kurda. Membuat terobosan desa tuntas kemiskinan (tumis) di wilayah desa dengan kemiskinan ekstrem dan zona merah kemiskinan,” jelasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Sragen Aris Surawan mengatakan rencana program dan kegiatan untuk mengatasi enam PR Pemkab di 2023 itu harus diikuti dengan planning, organizing, actuating, dan controling yang baik.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
