top ear
Kusdinar Untung Yuni Sukowati (Solopos-Tri Rahayu)
  • SOLOPOS.COM
    Kusdinar Untung Yuni Sukowati (Solopos-Tri Rahayu)

Dikritik Program Belum Terealisasi, Cabup Petahana Sragen Langsung Kasih Jawaban

Calon bupati (cabup) petahana dalam Pilkada Sragen 2020, Kusdinar Untung Yuni Sukowati, menjawab kritik dari mantan anggota DPRD Sragen.
Diterbitkan Selasa, 20/10/2020 - 17:15 WIB
oleh Solopos.com/Tri Rahayu
2 menit baca

Solopos.com, SRAGEN — Calon bupati (cabup) petahana di Pilkada Sragen 2020, Kusdinar Untung Yuni Sukowati, menyampaikan terdapat 8.569 lapangan kerja baru dengan menyerap sebanyak 36.625 tenaga kerja baru di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah (Jateng) selama 2016-2019.

Selain itu, wanita yang akrab disapa Yuni tersebut menyatakan selama 2016 hingga 2020 ada tiga rumah sakit tipe D baru yang muncul di Sragen, yakni satu RSUD di Tangen dan dua RS swasta di Sragen Kota.

Penjelasan itu disampaikan Yuni untuk menjawab kritik atas tiga program unggulan yang dinilai berlum terealisasi kepada Solopos.com, Senin (19/10/2020) Sebelumnya, seorang mantan legislator DPRD Sragen, Hery Kistoyo, menilai ada tiga program yang belum terealisasi, yakni pembangunan tiga RS tipe D yang belum terealisasi, menciptakan 25.000 lapangan pekerjaan baru yang belum tercapai, dan pendidikan gratis SD sampai SMA yang masih mahal.

Pingsan saat Mau ke Sawah, Warga Sengon Klaten Dievakuasi Pakai APD

Tiga hal tersebut merupakan bagian dari tujuh program unggulan saat Yuni bergandengan dengan Dedy Endriyatno memipin Sragen untuk periode sebelumnya.

"Pembangunan tiga RS tipe D itu terealisasi sampai 2020, yakni RSUD Tangen, RS Ibnu Sina Nglorog, dan RS Rizki Amalia Cantel. Sementara untuk penciptaan 25.000 lapangan pekerjaan dan pengentasan kemiskinan itu juga tercapai. Sampai 2019 sudah tercapai 8.560 lapangan pekerjaan baru yang menyerap 36.625 tenaga kerja baru. Kemudian untuk kemiskinan pada 2015 berada di 14,86% turun menjadi 12,79% pada 2019," jelas sang cabup petahana di Sragen itu.

Yuni melanjutkan sekolah gratis jenjang SD hingga SMP sudah terelaisasi sesuai dengan komitmen pemerintah. Sedangkan untuk jenjang SMA, jelas dia, sesuai dengan UU No. 23/2014 menjadi wewenang Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jateng sehingga Pemkab Sragen tidak berwenang mengintervensinya.

"Pemkab memberi beasiswa untuk KK miskin hingga tingkat perguruan tinggi. Bahkan di antara mereka ada yang mendapat beasiswa sampau lulus kuliah dan mendapat pekerjaan menjadi pegawai negeri sipil (PNS), pegawai BUMN, dan perusahaan swasta yang bonafid," katanya.


Editor : Profile Ginanjar Saputra
LIKE di sini untuk lebih banyak informasi terbaru di Solopos.com


berita terkait

berita terpopuler

Iklan Baris

Properti Solo & Jogja

berita terkini