Dikpora akui rincian BOS kurang cermat

Boyolali (Solopos.com)–Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Dikpora) menyatakan akan menghapus alokasi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk SD/MI/SDLB dan SMP/MTs serta pesantren salafiyah dan satuan pendidikan non-Islam setara SD SMP dari RAPBD 2012.

Hal ini sesuai dengan Permendiknas No 51/2011 yang menyatakan BOS langsung disalurkan dari pusat ke sekolah-sekolah. Dikpora mengakui penataan rekening serta perincian yang tercantum dalam RAPBD 2012 yang kurang tepat.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

“BOS dimasukkan ke APBD baru pada 2011. Sedangkan pada 2012 ini kembali ditarik ke pusat. Pengelolaannya pun jelas yaitu hanya ada di tiga rekening dengan tiga perincian yaitu belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal,” ujar Kepala Dikpora, Drajatno saat ditemui wartawan, Jumat (16/12/2011).

Dia menambahkan pos belanja pegawai senilai Rp 12 miliar itu untuk menggaji guru wiyata bakti atau tenaga honorer di lingkup Dikpora. Sesuai peraturan, gaji honorer itu diambilkan 20% dari total dana BOS senilai Rp 68,8 miliar.

Disinggung soal adanya perincian honor PNS (Panitia pelaksana kegiatan) senilai Rp 54,3 juta serta honor non-PNS (pegawai honorer atau tidak tetap) mencapai Rp 317,9 juta, pihaknya mengakui adanya ketidakcermatan dalam anggaran. Drajatno mengaku masih banyak sekolah serta UPT di bawah Dikpora yang salah dalam pembuatan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) BOS 2012.

Drajatno menjelaskan, dana senilai Rp 12,2 miliar itu terdapat pada pos belanja pegawai perihal honorarium pengelolaan dana BOS untuk pegawai honorer atau tidak tetap. Pada APBD 2012, pihaknya hanya akan mencantumkan pengelolaan BOS untuk kantor Dikpora senilai Rp 185 juta.

“Masih banyak sekolah yang salah dalam perencanaan BOS ini. Mereka masih terpatok pada aturan 2011 padahal untuk 2012 posnya berbeda hanya untuk belanja pegawai (honorer), barang dan jasa serta modal,” imbuhnya.

(rid)