Solopos.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengungkapkan pajak penghasilan (PPh) yang terkumpul dari program pengungkapan sukarela (PPS) sejak Januari hingga Jumat (20/5/2022) telah mencapai Rp9,25 triliun.
Perolehan tersebut berasal dari pengungkapan harta bersih wajib pajak (WP) senilai Rp91,6 triliun yang meliputi deklarasi harta dalam negeri dan repatriasi Rp79,21 triliun, deklarasi harta luar negeri Rp6,99 triliun, dan investasi dalam bentuk surat berharga negara (SBN) Rp5,4 triliun.
Promosi Telkom dan Scala Jepang Dorong Inovasi Pertanian demi Keberlanjutan Pangan
“Sudah ada 46.676 WP yang ikut dalam program ini dan kami sudah mengeluarkan surat keterangan sebanyak 54.081,” ungkap Sri Mulyani dalam Konferensi Pers APBN KiTa Mei 2022 di Jakarta, Senin (23/5/2022).
Ia menjelaskan harta bersih yang diinvestasikan WP dalam PPS berupa SBN yang terdiri dari surat utang negara (SUN) senilai Rp397,51 miliar dan 5,98 juta dolar AS, serta surat berharga syariah negara (SBSN) Rp25,66 miliar.
Adapun peserta PPS orang pribadi mayoritas berasal dari WP orang pribadi dengan harta Rp10 miliar ke bawah, yakni sebanyak 28.596 WP.
Baca Juga: NIK Jadi NPWP, Tak Semua Harus Bayar Pajak
Sementara itu, Sri Mulyani menyebutkan hanya terdapat 17.624 WP dengan harta di atas Rp10 miliar yang mengikuti program PPS orang pribadi.
Dilihat dari sektornya, mayoritas peserta PPS orang pribadi merupakan pegawai yakni 45 persen, yang disusul oleh perdagangan besar dan eceran sebesar 34,1 persen, serta jasa perorangan lainnya 8,8 persen
“Ini tiga sektor yang paling dominan mengikuti PPS,” ujar Sri Mulyani seperti dilansir Antara.
Ia menambahkan, peserta PPS terbesar selanjutnya berasal dari sektor lainnya sebanyak tujuh persen, industri pengolahan 3,3 persen, dan jasa profesional 1,8 persen.
Baca Juga: Tinggal 38 Hari, Peserta PPS 48.002 Wajib Pajak
Di sisi lain, Sri Mulyani mengungkapkan posisi keuangan negara hingga 30 April 2022 masih surplus sebesar Rp103,1 triliun.
“Secara umum, postur APBN sampai akhir April 2022 dalam posisi surplus,” ungkapnya. Alhasil, pembiayaan APBN turun menjadi Rp142 triliun pada akhir April 2022.
Menurutnya, APBN telah bekerja keras untuk mendukung pemulihan ekonomi. Bahkan, APBN telah menjadi shock arbsorber dari tekanan eksternal. “APBN menjadi instrumen pertama dan utama yang diandalkan masyarakat,” paparnya.
Kemenkeu juga mencatat keseimbangan primer pada April 2022 pada level positif, yakni mencapai Rp220,9 triliun.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
