Di Sragen, DPR Rekomendasi Penundaan Kewajiban Kartu Tani

Solopos.com, SRAGEN — Komisi IV DPR, Kementerian Pertanian (Kementan), PT Pupuk Indonesia Holding Company, (PIHC) dan perbankan terjun langsung ke Sragen untuk sosialisasi tentang pupuk bersubsidi dan implementasi Kartu Tani mengingat penggunaan Kartu Tani di Sragen baru 8%-10%. Di Sragen, Komisi IV DPR bahkan akan merekomendasikan penundaan atas kewajiban penggunaan Kartu Tani.

Mestinya pemanfaatan Kartu Tani diberlakukan pada 1 Januari 2021. Nyatanya, berdasarkan pantauan di Sragen, disadari pemerintah maupun stakeholders Kartu Tani disadari belum siap sehingga perlu penundaan.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Anggota Komisi IV DPR Luluk Nur Hamidah saat ditemui Espos seusai berdialog dengan stakeholders di Sragen, Jumat (13/11/2020), melihat permasalahan kartu tani dan distribusi pupuk bersubsidi di Sragen ternyata sangat kompleks. Luluk akan membawa seluruh kompleksitas masalah pupuk dan kartu tani itu dalam rapat kerja di Komisi IV dengan Kementan pada pekan depan.

Dance Tiktok Gempi di Wanokaka NTT Viral

Dia berharap pemerintah dan stakeholders (BRI dan PIHC) di tingkat pusat bisa menyesuaikan dan sinkronisasi, untuk menyelesaikan masalah akar rumput itu, mulai dari teknis hingga infrastrukturnya. Mestinya, menurut Luluk, harus ada penyederhanaan tetapi kenapa justru masih sangat ribet?

Era digitalisasi masuk ke pertanian tetapi petani tua-tua, pendidikan rendah, dan belum melek teknologi, dan susah sinyal di daerah tertentu. Luluk meminta kompleks masalah hulu ke hilir tentang pupuk dan Kartu Tani itu harus diselesaikan pemerintah, mulai infrastrukktur, sarapa prasarana, pelayanan, aparatnya, dan seterusnya.

Rekomendasikan Penundaan

“Dengan kompleksnya permasalahan pupuk dan Kartu Tani, Komisi IV jelas akan merekomendasikan untuk penundaan. Sudah kelihatan kalau tidak siap. Penggunaan masih kecil. Kalau orang tahu kartu tani memudahkan pasti akan digunakan. Semua pihak harus jujus dan rendah hati untuk mengakui kekurangan. Penundaan itu sampai batas waktu yang tidak dibatasi sampai pemerintah dan stakeholders siap betul dengan penerapan kartu tani,” ujarnya.

Rumah Sehat Kata Fengsui Bikin Bahagia

Luluk mengatakan apa butuh waktu enam bulan atau kapan penundaan Kartu Tani sebagaimana di Sragen itu bisa doilakukan maka sangat tergantung pada kesiapan pemerintah. Selain itu, Luluk menyarankan supaya ada pelayanan jemput bola bagi petani yang lokasinya jauh dari akses pelayanan BRI.

Kabag Program BRI Kantor Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Selameto mengatakan untuk menyelesaikan permasalahan kartu tani itu harus ada koordinasi antara penyuluh pertanian lapangan (PPL) dan petugas admin kartu tani dengan unit BRI terdekat seperti komitmen sebelumnya. Dia mengatakan tim BRI siap kapan pun, termasuk saat hari libur.

“Terkait dengan sistem. Sistem itu akan berjalan baik kalau datanya baik. Berarti kembali pada sumbernya, yakni di e-RDKK [elektronik rencana definitif kebutuhan kelompok]. Karena kekurangan datanya banyak maka menjadi pusing. Jadi jangan ditunda tetapi siap atau tidak siap, program Kartu Tani tetap jalan,” ujarnya.

KLIK dan LIKE untuk lebih banyak berita Solopos