Tutup
Scroll untuk melanjutkan membaca

Dhuafa Entrepreneur

Gagasan mencegah penyelewengan dana filantropi. Itu bisa dicegah jika ada pembentukan lembaga pengawas semacam OJK jadi para penderma semakin yakin apa yang ia berikan bisa tepat sasaran.
SHARE
Dhuafa Entrepreneur
SOLOPOS.COM - Suwarmin Direktur Bisnis dan Konten Solopos Group

Teman saya tiba-tiba curhat. Belakangan ini, dia menerima banyak pesan melalui aplikasi Whatsapp. Isinya, perkenalan dan penawaran untuk menyalurkan sedekah, zakat, infak, wakaf, santunan dan lain-lain.

“Pesan-pesan ini kebetulan bermunculan, beberapa saat setelah saya menyumbang sedikit dana melalui yayasan tertentu yang saya lihat di sosial media [sosmed],” kata teman saya itu. Dia sempat iseng, mencari-cari informasi tentang yayasan itu melalui Internet. Hasilnya, yayasan itu ternyata beralamat di Bekasi, Jawa Barat.

PromosiDaihatsu Rocky, Mobil Harga Rp200 Jutaan Jadi Cuma Rp99.000

“Mungkinkah lembaga amal seperti itu juga bekerja dengan pola algoritma tertentu,” tanyanya. “Atau para pengurus yayasan itu berkomunitas lalu saling berbagi nomor kontak orang-orang yang suka berderma.”

Lembaga-lembaga itu mempunyai formula soft selling yang khas. Misalnya dengan membagi ayat-ayat Alquran atau hadis Nabi Muhammad S.A.W. yang sesuai dengan amalan sedekah. Juga dilengkapi foto-foto tertentu, misalnya seorang anak kecil yatim piatu berprestasi yang bisa terus bersekolah berkat uluran tangan para dermawan.

Seiring dengan bertambahnya kelas menengah di Indonesia, ditambah dengan tradisi kedermawanan yang melekat di masyarakat, aksi filantropi pun semakin meningkat. Dalam era digital seperti sekarang, kampanye dan iklan yang mengundang masyarakat untuk berderma semakin santer. Seperti yang dialami teman saya, orang bisa tanpa sengaja meng-klik iklan filantropi via medsos itu, lalu tergerak hatinya untuk menyumbang.

Di masyarakat, aksi filantropi merebak bak jamur di musim penghujan. Setiap Hari Jumat, banyak kelompok masyarakat yang melakukan gerakan nasi bungkus untuk disajikan kepada masyarakat yang kurang mampu. Sampai-sampai di sejumlah ruas jalan di Kota Solo, setiap Jumat pagi ada saja kelompok orang yang bersiap menunggu pembagian nasi bungkus.

Setiap ada kejadian yang viral di media sosial dan media massa, yang membutuhkan uluran tangan orang lain, berbondong-bondong orang membantu. Misalnya lebih dari setahun yang lalu, akun Instagram @visitsurakarta mengumpulkan donasi untuk Yadi Raharjo, 56, pengemudi ojek online yang menjadi korban begal di Duwet, Baki, Sukoharjo. Seperti dikutip Solopos.com, sampai dengan Selasa (8/6/21), donasi mencapai Rp66 juta rupiah.

Meminjam tulisan Hafidz Arfandi dalam bukunya Motif dan Strategi Gerakan Filantropi Muhammadiyah, filantropi menjadi potensi penopang kesejahteraan yang tidak bisa dinafikan eksistensinya. Gerakan filantropi yang muncul saat ini ditandai dengan keberadaan berbagai lembaga swadaya masyarakat yang mengandalkan pendanaan dari masyarakat untuk pelayanan sosial, baik di tingkat lokal maupun internasional. Dalam hal ini, filantropi terbagi menjadi dua tipologi; (1) Filantropi yang berasal dari tradisi kedermawanan (giving) sebagaimana yang diajarkan dalam doktrin agama. (2) Filantropi sekuler yang muncul sebagai respons terhadap industrialisasi yang melahirkan kelompok menengah baru yang peduli terhadap kaum miskin. Filantropi berusaha menggalang kepedulian dan keterlibatan masyarakat untuk mengalokasikan pendanaan dalam rangka berkontribusi bagi aktivisme sosial.

Hafidz menyebut salah satu filantropi yang paling berpengaruh dan paling potensial di Indonesia adalah filantropi Islam. Muhammadiyah, misalnya, mempunyai lebih dari 400 rumah sakit, lebih dari 12.000 sekolah, lebih dari 170 kampus, dan ribuan panti asuhan tersebar di seluruh wilayah di Indonesia.

Gerakan filantropi yang luar biasa juga dilakukan lembaga amil zakat Solo Peduli. Lembaga yang didirikan pada tahun 1998 ini sudah mempunyai ribuan anak asuh, banyak di antaranya sudah bekerja. Mereka juga mendirikan klinik bersalin gratis, membangun Sekolah Menengah Kejuruan Islam Terpadu (SMK IT) yang gratis untuk anak yatim piatu dan dhuafa.

Semua agama mempunyai jaringan filantropi, mengingat risalah ketuhanan di muka bumi adalah welas asih dan kedermawanan kepada kalangan yang lemah. Hal itu pula yang dilakukan gereja Kristen dan gereja Katolik di seluruh dunia.

Palang Merah Indonesia (PMI) Solo juga menjadi contoh gerakan filantropi yang luar biasa. Lembaga ini mengelola Griya PMI Peduli untuk merawat orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) dan Griya PMI Bahagia untuk merawat para lansia yang terlantar. Mereka yang dirawat oleh PMI Solo adalah yang benar-benar terlantar atau sengaja diterlantarkan oleh keluarganya. Februari 2022 lalu, menurut catatan Solopos.com, PMI Solo melakukan penggalangan dana untuk pengadaan matras tidur yang sudah rusak dan bolong-bolong.

Meskipun gerakan berderma di kalangan masyarakat tumbuh tinggi, kebutuhan untuk menyelesaikan masalah sosial di negeri ini juga semakin tinggi. Dalam situasi demikian, kabar yang menyebutkan tingginya gaji eksekutif Aksi Cepat Tanggap (ACT), sebuah lembaga yang bergerak di bidang sosial dan kemanusiaan sulit diterima nalar. Dalam laporan investigasi Tempo menyebut tentang dugaan penyelewengan dana umat yang dilakukan ACT. Dalam laporan itu menyebutkan Ketua Dewan Pembina ACT disebut-sebut menerima gaji Rp250 juta per bulan. Pejabat di bawahnya, seperti Senior Vice Presiden menerima sekitar Rp150 juta, Vice Presiden Rp80 juta, Direktur Eksekutif Rp50 juta, dan Direktur Rp30 juta per bulan.

Kasus ACT menjadi warning bagi para pengelola lembaga filantropi. Saya setuju dengan pendapat Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu’ti, yang mengusulkan adanya semacam OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dalam lembaga keuangan syariah guna memastikan keterlaksanaan good corporate governance. Menurut Mu’ti dalam sebuah keterangan tertulis yang dimuat idxchannel.com, tidak adanya lembaga otoritas yang mengawasi lembaga filantrofi dapat menjadi salah satu faktor yang memungkinkan terjadinya penyelewengan dan penyalahgunaan oleh pengurus. Sebab di tengah masyarakat terdapat gejala “dhuafa entrepreneur” yang berbisnis dengan komodifikasi kaum dhuafa.

Kasus yang dialami teman saya di atas menjadi bukti, bagaimana dhuafa enterpreneurs ini benar-benar terjadi. Kalau Lembaga pengawas semacam OJK ini bisa dibentuk, tentu para penderma akan semakin yakin bahwa uang yang didermakan akan sampai ke tangan yang berhak. Tentu harapan agar masyarakat lebih sejahtera akan semakin bisa diwujudkan. Anda setuju?



Kata Kunci : Dhuafa ACT Filantropi
Berita Terkait
Indeks Berita
Berita Terpopular
Indeks Berita
Berita Lainnya
Indeks Berita
      Promo & Events
      Berita Terkini
      Indeks Berita
      Part of Solopos.com
      Punya akun? Silahkan login
      Daftar sekarang...
      Support - FaQ
      Privacy Policy
      Tentang Kami
      Kontak Kami
      Night Mode