DESAKU MENANTI : Terapkan Kebhinnekaan, Warga Sekitar Diharapkan Menerima

Desaku Menanti akan menjadi lingkungan tinggal gelandangan dan pengemis di DIY.

Harianjogja.com, JOGJA – Menteri Sosial (Mensos) Khofifah Indar Parawansa berharap warga Desa Nglanggeran, Kecamatan Patuk, Kabupaten Gunungkidul dapat menerima pemukiman gelandangan dan pengemis, “Desaku Menanti”.

Promosi Riwayat Banjir di Semarang Sejak Zaman Belanda

“Jangan merasa bahwa kita akan terganggu dengan keberadaan mereka (gelandangan dan pengamen) yang kita rasa itu tidak setara dengan kita,” kata Menteri Sosial (Mensos) Khofifah Indar Parawansa di sela-sela acara “Pembahasan Hasil Penelitian Konsep dan Indikator Kemiskinan,” seperti dilansir dari Antara Jumat (11/12/2015).

Khofifah mengakui hingga saat ini untuk mewujudkan pembangunan sejenis panti rehabilitasi sosial tidak mudah. Dalam setiap proses pembangunan, menurut dia, kerap menghadapi berbagai resistensi apalagi jika lokasinya bersentuhan dengan permukiman masyarakat.

“Setengah mati kita bisa mendapatkan persetujuan dari masyarakat sekitar,” kata dia.

Menurut dia fenomena sosial tersebut menunjukkan dalam perspektif kebhinekaan yang dimiliki masyarakat, pada kenyataannya masih ada eksklusifitas serta stratifikasi sosial yang menjadikan satu sama lain berjarak.

“Itu tugas kita, ternyata kebhinnekaan itu masih harus kita perjuangkan proses pelaksanaanya,” kata Khofifah.

Ia berharap pembangunan permukiman “Desaku Menanti” di Gunungkidul tersebut betul-betul menjadi solusi efektif bagi para gelandangan dan pengemis di DIY. Dengan demikian diharapkan proses resosialisasi mereka bisa lebih terukur.

Selain di Gunung Kidul, menurut Khofifah program percontohan pembangunan permukiman “Desaku Menanti” juga akan dilaksanakan di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. “Ada tiga provinsi yang sangat siap mereplikasi program ini,” kata dia.

Sebelumnya, Kepala Dinas Sosial DIY Untung Sukaryadi mengatakan di lokasi Desaku Menanti, Pemerintah DIY menyiapkan lahan seluas lima hektare untuk pembangunan rumah bagi 40 kepala keluarga (KK). Pada perumahan dengan tipe 45 itu, terdapat sisa lahan yang bisa digunakan masyarakat untuk kegiatan perekonomian.