SOLOPOS.COM - Ratusan dokter yang tergabung dalam Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Solo menggelar aksi damai di Bundaran Gladak, Pasar Kliwon, Solo, Senin (24/10/2016). (Irawan Sapto Adhi/JIBI/Solopos)

Demo Solo dilakukan para dokter untuk menuntut reformasi sistem kesehatan dan menolak program DLP.

Solopos.com, SOLO – Ratusan dokter yang tergabung dalam Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Solo menggelar aksi damai di Bundaran Gladak, Pasar Kliwon, Solo, Senin (24/10/2016).

Promosi Mitsubishi XForce: Stylish untuk Wanita, Praktis buat Ibu Muda

Berdasarkan pantauan  di lokasi, Senin pagi, sedikitnya 200 dokter ratusan dokter dari berbagai rumah sakit (RS) di Solo tersebut bergantian mengutarakan orasi.

Mereka juga membawa spanduk dan rontek-rontek bertuliskan “Reformasi Sistem Kesehatan dan Sistem Pendidikan Kedokteran yang Pro Rakyat”, “Perbaiki JKN Jangan Memberatkan Masyarakat Kecil”, “Selamatkan Dokter Selamatkan Rakyat”, dan “Dokter Indonesia, Pro Rakyat Indonesia”.

Para dokter juga melakukan teatrikal dengan membawa sebuah keranda dan membagikan bunga kepada pengguna Jl. Slamet Riyadi.

Ketua IDI Cabang Solo, dr. Adji Suwandono, mengatakan aksi damai kali ini menuntut reformasi sistem kesehatan dan pendidikan kedokteran agar lebih pro rakyat.

“Dua tahun berjalanannya JKN [Jaminan Kesehatan Nasional] masih banyak kegelisahan atau kesimpangsiuran tentang layanan kesehatan di di Indonesia. Banyak yang merasa wah kok tidak seperti yang diharapkan. Lewat aksi damai ini kami menyatakan ketidaksesuaian itu bukan kesalahan dokter. Ini salah sistem yang ada di Kementerian Kesehatan,” seru Adji kepada wartawan di sela-sela aksi, Minggu.

Adji mengatakan dalam aksi tersebut IDI juga menyampaikan sikap menolak pengadaan program studi dokter layanan primer (DLP). Dia menyebut program studi DLP dengan segala bentuk pelaksanaannya, bertentangan dengan Undang-undang (UU) Praktik Kedokteran. Adji menyampaikan program studi DLP mengingkari peran dokter dari hasil pendidikan fakultas kedokteran se-Indonesia.

Salah satu pengunjuk rasa, dr. Agung, dalam orasinya mengatakan program studi DLP salah sasaran, pemborosan uang negara, memperlama pendidikan dokter, marginalisasi dokter yang telah ada, dan menciptakan kasta baru bagi dokter yang bisa memicu konflik.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
Solopos Stories
Honda Motor Jateng
Honda Motor Jateng
Rekomendasi
Berita Lainnya