Demo Besar 21 Mei, Anggota DPR: Jangan Niatnya Perebutan Kekuasaan

Sejumlah elemen masyarakat dari kelompok buruh seperti Gerakan Buruh Bersama Rakyat (Gebrak) diagendakan menggelar demonstrasi besar pada 21 Mei 2022.
SHARE
Demo Besar 21 Mei, Anggota DPR: Jangan Niatnya Perebutan Kekuasaan
SOLOPOS.COM - Ribuan buruh mengikuti aksi May Day Fiesta 2022 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu (14/5/2022). (ANTARA/Hafidz Mubarak A)

Solopos.com, JAKARTA—Aksi demonstrasi bakal digelar untuk memperingati Hari Reformasi pada 21 Mei mendatang.

Sejumlah elemen masyarakat dari kelompok buruh, seperti Gerakan Buruh Bersama Rakyat (Gebrak), diagendakan menggelar demonstrasi besar pada 21 Mei 2022. Aksi itu merupakan puncak dari rangkaian gelombang unjuk rasa di berbagai daerah.

PromosiHari Keluarga Nasional: Kudu Tepat, Ortu Jangan Pelit Gadget ke Anak!

Anggota DPR Ahmad Sahroni mengingatkan para demonstran tidak mengangkat isu pemakzulan terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Surat untuk Bunda Selvi Gibran

Baca Juga: Jelang Demo 21 Mei, Anggota DPR: Jangan Tuntut Pemakzulan Jokowi

“Unjuk rasa sekarang harus tepat sasaran dan membangun, bukan yang niatnya perebutan kekuasaan atau menyerang lawan politik,” kata Sahroni dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (18/5/2022).

Menurut Wakil Ketua Komisi III DPR itu, unjuk rasa merupakan salah satu amanat reformasi yang diatur dan dilindungi oleh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia (UUD) Tahun 1945, sehingga aksi demonstrasi menjadi semakin terbuka dalam dunia demokrasi.

Namun, dia mengimbau seluruh elemen masyarakat yang hendak melakukan aksi unjuk rasa untuk menyampaikan aspirasinya dengan tepat dan tidak mengarah pada perebutan kekuasaan.

Baca Juga: Demo 21 April, BEM UI Serukan 7 Tuntutan Rakyat

Dia juga mempersilakan masyarakat mengkritik kinerja pemerintah dan DPR melalui aksi unjuk rasa. Namun, tambahnya, jangan sampai masyarakat menjadi mudah terprovokasi oleh kelompok yang mencoba ingin membuat gaduh.

“Silakan teman-teman mahasiswa unjuk rasa, kritik kinerja Pemerintah dan DPR dengan poin-poin yang valid dan membangun. Kami dan Pemerintah siap mendengar dan berdialog,” ujarnya.

Dalam UUD 1945, ketentuan mengenai pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden dalam masa jabatannya dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 3 ayat (3), Pasal 7A, Pasal 7B, dan Pasal 24C ayat (2) UUD 1945. UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi pasal 80 hingga pasal 84 mengatur terkait mekanisme pemakzulan.



Berita Terkait
Indeks Berita
Berita Terpopular
Indeks Berita
Berita Lainnya
Indeks Berita
Promo & Events
Berita Terkini
Indeks Berita

Apa yang ingin anda baca?

:
:
Night Mode
Notifications
Support
Privacy
PasswordUpdated 15 days ago