Solopos.com, JAKARTA -- Penggunaan vaksin Covid-19 buatan AstraZeneca masih menimbulkan pro dan kontra. Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI), Ari Fahrial Syam, menganjurkan vaksin Covid-19 yang digunakan lebih dulu diuji klinik di Indonesia.
"Kalau saya lebih menganjurkan lagi harusnya melalui uji klinik dulu. Seperti AstraZeneca ini belum ada uji kliniknya [di Indonesia] walaupun emergency use authorization-nya [izin penggunaan darurat] sudah keluar. Seperti vaksin dari Sinovac, ini uji kliniknya sudah ada di Indonesia," kata akademisi dan praktisi klinis itu, Jumat.
Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi
Ari mengatakan uji klinik di Indonesia penting untuk memastikan efikasi dan efek samping penggunaan vaksin pada orang Indonesia.
"Mestinya juga perusahaan-perusahaan lainnya melakukan atau mengadakan uji klinik di Indonesia. Karena kita tidak tahu apakah efek samping atau aplikasinya itu ada perbedaan tidak ketika ini diuji klinik di negara lain dibandingkan jika uji klinik di Indonesia," katanya.
Baca juga: Vaksinasi Covid-19 Saat Ramadan, Kemenag Karanganyar Sarankan Setelah Buka Puasa
Ia menekankan bahwa semua produk vaksin yang masuk ke Indonesia harus melalui pemeriksaan dan mendapat izin penggunaan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
Vaksin Covid-19 dari Sinovac, perusahaan farmasi yang berbasis di China, melalui uji klinik di Bandung, Jawa Barat, sebelum digunakan dalam program vaksinasi pemerintah.
Menurut uji klinik yang dilakukan di Bandung, efikasi vaksin CoronaVac dari Sinovac sebesar 65,3%. Hasil uji klinik di Turki menunjukkan efikasi vaksin itu mencapai 91% dan di Brasil efikasinya 78%.
Menurut standar Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), izin penggunaan darurat bisa diberikan kalau efikasi vaksin minimal 50%.
Baca juga: Meski Ditunda Penggunaannya, Kemenkes Optimistis Vaksin AstraZeneca Habis Sebelum Mei 2021
Vaksin Palsu
Berkenaan dengan terbongkarnya sindikat pengedar vaksin palsu di China dan Afrika Selatan, Ari mengemukakan pentingnya pengaturan pengadaan vaksin dan pengetatan pemeriksaan produk vaksin untuk mencegah peredaran vaksin palsu.
Pembelian produk vaksin, menurut dia, juga harus dilakukan dengan melibatkan pemerintah guna mencegah masuknya vaksin palsu.
Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito, sebelumnya mengatakan pengadaan vaksin selama ini dilakukan melalui skema G to G, dari pemerintah ke pemerintah, sehingga terjamin keasliannya.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
