SOLOPOS.COM - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi berdialog dengan petani ihwal hama tikus dan persoalan pupuk di Balai Desa Jambanan, Sidoharjo, Sragen, Sabtu (5/2/2022). (Solopos.com/Tri Rahayu)

Solopos.com, JAKARTA — Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi mengusulkan DPR membentuk panitia khusus (pansus) untuk mengungkap kelangkaan minyak goreng di pasaran yang terjadi di sejumlah daerah di Tanah Air.

Selain mengungkap kelangkaan minyak goreng dan pembahasan solusi, ujar dia, pansus dijadikan sebagai respons kekecewaan parlemen terhadap Menteri Perdagangan (Mendag) M. Lutfi yang dua kali mangkir saat diundang resmi pada rapat kerja gabungan membahas penyelesaian krisis minyak goreng.

Promosi Mitsubishi XForce: Stylish untuk Wanita, Praktis buat Ibu Muda

“Diharapkan melalui pansus dapat merekomendasikan solusi tepat yang bisa segera dilakukan pemerintah dalam mengatasi problem kelangkaan minyak goreng,” kata Dedi dalam sambungan telepon, Rabu (16/3/2022).

Baca Juga: Harga Berubah, Penyaluran 380.000 L Minyak Goreng di Solo Tetap Lanjut?

Rapat kerja gabungan sendiri meliputi Komisi IV, Komisi VI, dan Komisi VII DPR RI bersama sejumlah menteri terkait untuk membahas pengendalian harga, stok pangan pokok menjelang Ramadan, tata kelola kebijakan pupuk, pasokan, dan harga gas untuk produksi pupuk.

“DPR sudah dua kali secara resmi mengundang Mendag untuk hadir rapat gabungan. Namun selalu mangkir. Jadi saya lebih setuju untuk dibentuk pansus saja agar lebih jelas hal-hal apa sebenarnya yang membuat kelangkaan minyak goreng di Indonesia,” kata dia.

Dedi mengatakan melalui pansus, maka lembaga legislatif bisa merekomendasikan langkah-langkah solusi tepat yang wajib segera dilakukan pemerintah dalam mengatasi problem kelangkaan minyak goreng.

Baca Juga: Pengumuman! Operasi Pasar Minyak Goreng di Mapolresta Solo Batal

Ketua DPR RI Puan Maharani mengingatkan pemerintah agar segera menyelesaikan berbagai persoalan mengenai minyak goreng karena sebentar lagi memasuki bulan Ramadan.

Puan berharap selama Ramadan minyak goreng tidak menjadi masalah bagi masyarakat yang menggunakannya untuk kepentingan puasa.

“Kami meminta komitmen pemerintah untuk menyelesaikan persoalan minyak goreng yang masih langka di pasaran dan membuat masyarakat kesulitan,” kata Puan dalam siaran persnya di Jakarta, Rabu.

Menurut dia, kelangkaan minyak goreng terjadi karena buntut dari permasalahan tingginya harga minyak goreng. Namun setelah Pemerintah memberlakukan kebijakan harga eceran tertinggi (HET), stok minyak goreng menjadi langka.

Baca Juga: Harga Minyak Goreng Naik, Emiten Sawit di Bursa Saham Ikut Melejit

Kini, lanjut dia, harga minyak goreng naik lagi akibat kelangkaan pasokan di pasaran. Masalah ini harus mendapat penanganan khusus.

“Ibu-ibu menjerit karena sekali dapat minyak goreng, harganya sampai Rp50.000 untuk kemasan 2 liter, bahkan ada yang lebih. Ini betul-betul memberatkan rakyat,” kata Puan.

Disebutkan pula ada beberapa penyebab kelangkaan minyak goreng yang ditemukan oleh Pemerintah dan pihak berwajib, mulai dari penimbunan, penyelundupan, hingga kebocoran penjualan ke sektor industri.

“Saya lihat penimbunan minyak goreng di mana-mana. Banyak pelaku usaha yang juga bermain-main dengan harga. Kami minta pemerintah tegas memberikan solusi,” ucap Puan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
Solopos Stories
Honda Motor Jateng
Honda Motor Jateng
Rekomendasi
Berita Lainnya