Debat Pilkada Sukoharjo: Panas! EA-Joswi Saling Jegal Adu Unggul

Solopos.com, SUKOHARJO – Dua pasang cabup-cawabup yakni Etik Suryani-Agus Santosa atau EA dan Joko “Paloma” Santosa dan Wiwaha Aji Santosa atau Joswi beradu program unggulan saat Debat Pilkada Sukoharjo. Debat publik putaran pertama itu digelar di Hotel Tosan, Solo Baru, Sabtu (17/10/2020) malam.

Dalam acara itu kedua pasangan calon saling mengkritisi dan menyanggah kualitas program yang ditawarkan kepada masyarakat selama empat tahun mendatang. Debat publik putaran pertama dibagi dalam enam segmen mulai dari pemaparan visi dan misi hingga closing statement terhadap pelaksanaan Pilkada Sukoharjo.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Pada segmen awal, pasangan Joswi menawarkan beragam program unggulan mulai dari satu rumah satu sarjana, biaya gratis rawat inap kelas tiga hingga menghilangkan politisasi birokrasi.

Akhir Pelarian Cai Changpan, Terpidana Mati Asal China yang Gantung Diri di Hutan

UMKM

Sementara pasangan EA mengulas program unggulan yang berhubungan erat dengan dampak pandemi Covid-19 di berbagai aspek kehidupan. Seperti memberdayakan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dengan bantuan subsidi bunga modal dan dana stimulus.

Debat Pilkada Sukoharjo semakin seru saat sesi tanya jawab antar-pasangan calon. Mereka saling mengkritik dan menyanggah kualitas program kerja yang ditarwarkan kepada masyarakat.

Wiwaha menyebut masih ada masyarakat yang belum mendapatkan akses pelayanan kesehatan seperti penyandang disabilitas. Persoalan ini dikeluhkan sejumlah penyandang disabilitas saat Wiwaha turun ke daerah untuk mengetahui kondisi riil masyarakat.

Pernyataan itu langsung disanggah Etik Suryani dengan menyampaikan capaian sektor kesehatan selama 10 tahun di era kepemimpinan Bupati Sukoharjo, Wardoyo Wijaya.

“Saya ingin meluruskan selama dua periode kepemimpinan Bapak Bupati [Wardoyo Wijaya] telah memenuhi fasilitas kesehatan baik di rumah sakit maupun Dinas Kesehatan Kabupaten (DKK) Sukoharjo. Semua masyarakat belum mampu termasuk penyandang disabilitas sudah terkaver Kartu Indonesia Sehat (KIS) dalam pengobatan gratis di fasilitas kesehatan,” kata Etik.

BMKG: Dampak La Nina, Waspada Cuaca Ekstrem di Jateng Sepekan ke Depan

Begitu juga saat cawabup Agus Santosa memaparkan keberhasilan pemerintah menaikkan angka harapan hidup yakni 77 tahun yang tertinggi di Jawa Tengah. Prestasi ini berkat erja keras kader pos pelayanan terpadu (Posyandu) yang memantau kondisi kesehatan. Mulai dari janin hingga lanjut usia (lansia).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Sukoharjo, angka harapan hidup di Sukoharjo pada 2019 sebesar 77,55 tahun dan tertinggi se-Jawa Tengah.

Capaian angka harapan hidup langsung ditanggapi cabup Joko Paloma yang menyebut masih banyak keluhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan baik di puskesmas maupun rumah sakit.

Ini Lho Sosok di Balik 'Tarik Sis Semongko' Yang Viral

Kesehatan

Sementara Wiwaha menimpali bahwa kesehatan tak cukup hanya lahirah melainkan terjaminnya mental spiritual yang telah dimasukkan World Healht Organzation (WHO) dalam indikator sehat.

Saling sanggah pernyataan kembali muncul dalam Debat Pilkada Sukoharjo saat mengulas isu ekonomi kerakyatan di tengah pandemi Covid-19. Wiwaha menyampaikan bakal menggeber pelatihan untuk para pelaku UMKM dan menggali potensi produk unggulan di setiap daerah. Selain itu pihaknya tidak akan melakukan monopoli pasar yang dinilai merugikan para pedagang pasar tradisional.

Unggah Kisah Bocah Aceh Dibunuh Saat Cegah Ibu Diperkosa, UAS Sebut Rangga Mati Syahid

Agus Santosa menilai jawaban pasangan Joswi tidak relevan dengan dampak ekonomi akibat Covid-19. Mantan Sekda Sukoharjo ini menjelaskan ada tiga sektor besar yang terpukul pandemi Covid-19 yakni kesehatan, ekonomi dan keuangan, serta sosial. Tumpuan untuk mengatasi dampak Covid-19 berada di tangan pemerintah baik daerah hingga pusat.

“Mohon maaf, jawaban pasangan nomor urut dua tidak relevan dengan kondisi dampak Covid-19. Seolah-olah kondisi masih normal,” kata Agus.

Ekonomi Pancasila

Di akhir segmen Debat Pilkada Sukoharjo, pasangan EA menyampaikan tentang konsep ekonomi Pancasila dan kerakyatan. Pemkab Sukoharjo mengambil kebijakan moratorium toko modern selama lebih dari dua tahun.

Kebijakan ini ditempuh untuk melindungi para pedagang pasar tradisional agar menjadi penggerak roda ekonomi daerah. Pemerintah juga memeratakan pembangunan pasar tradisional yang tersebar di 12 kecamatan.

Pollycarpus Meninggal Setelah 16 Hari Lawan Covid-19

Berdasarkan informasi yang dihimpun Solopos.com, Pemkab telah membangun sembilan pasar tradisional dalam kurun waktu 2017-2019. Anggaran yang dikucurkan untuk merevitalisasi sembilan pasar tradisional senilai Rp13,2 miliar. Sementara jumlah total pasar tradisonal yang telah dibangun sebanyak 20 unit.

Pernyataan itu disanggah Joko Paloma yang menyebut implementasi ekonomi Pancasila bukan hanya memihak kepada rakyat, melainkan harus berorientasi keadilan dan kemakmuran bersama. Pasar tradisional yang dibangun dua lantai justru kontraproduktif dan menimbulkan persoalan baru.

“Jangan hanya berhenti di retorika namun kondisi riil di lapangan. Elemen masyarakat memiliki hak sama dalam pemerataan pembangunan. Ini konsep keadilan dan kemakmuran,” kata dia.