SOLOPOS.COM - Tim Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) bertemu warga Desa Wadas dan menemukan beberapa fakta dugaan pelanggaran hak asasi manusia pada peristiwa 8-9 Februari 2021. (Istimewa)

Solopos.com, JAKARTA — Tim Kantor Staf Presiden (KSP) berjanji menyampaikan aspirasi warga seusai mendatangi Desa Wadas, Kecamatan Bener, Purworejo, Jawa Tengah, Minggu (13/2/2022) untuk mendengarkan langsung keluhan para warga.

Tim yang dipimpin Tenaga Ahli Utama KSP Joanes Joko ini, menemui beberapa warga Desa Wadas yang pro dan kontra atas pembangunan Bendungan Bener.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Awalnya tim mendatangi dukuh yang berisi warga pro pembangunan Bendungan Bener. Tampak di sekitar desa, masih ada beberapa anggota Polisi dan TNI yang berjaga.

“Kami ingin mendapatkan informasi secara menyeluruh seputar kronologi insiden pada Rabu (8/2) lalu. Kami juga ingin mendengar bagaimana pendapat mereka soal pembangunan bendungan Bener. Bagi warga yang mendukung, pembangunan bendungan diyakini bisa memberikan banyak manfaat,” kata Joko dalam keterangan tertulis yang dikutip Solopos.com dari Bisnis, Minggu (13/2/2022).

Ekspedisi Mudik 2024

Baca Juga: Dinginkan Suasana, Warga Desa Wadas Gelar Istigasah

Setelah itu, tim Kantor Staf Presiden bergeser ke Dukuh Prajan untuk bertemu warga yang menentang pembangunan bendungan Bener.

Dari pantauan tim KSP, di lokasi yang menjadi tempat penangkapan puluhan warga tersebut, sudah tak terlihat lagi penjagaan dari aparat keamanan. Aktivitas warga pun sudah tampak biasa.

Melihat kehadiran Joanes Joko bersama tiga Tenaga Ahli KSP, beberapa warga dan perwakilan LBH Yogyakarta yang tampaknya sudah menunggu, langsung mengajak tim KSP ke serambi masjid Hidayatul Islam atau lebih sering disebut Masjid Prajan untuk berbincang-bincang.

Awalnya, pertemuan hanya diikuti beberapa orang. Namun setelah beberapa jam, puluhan warga berdatangan dan tempat mengobrol pun pindah ke dalam masjid.

Di hadapan ratusan warga desa Wadas yang menolak pembangunan bendungan Bener tersebut, Joko membuka dialog dengan etika masyarakat Jawa.

Baca Juga: Siapa Paling Untung dari Penambangan Batu Andesit di Desa Wadas?

Dalem nyuwun duka panjenengan, (saya minta marah bapak/ibu), kami datang ke sini siap untuk mendengarkan unek-unek warga, silakan ceritakan yang sebenarnya. Yang mau marah-marah, nggeh mangga (juga silakan),” ujar Joko.

Mendapat kesempatan tersebut, warga satu persatu buka suara soal insiden penangkapan hingga alasan penolakan penambangan batu andesit dan pembangunan Bendungan Bener.

Sesekali emosi warga tak terkontrol saat menceritakan kronologi peristiwa. Bahkan ada yang terlihat menangis.

“Matur suwun (terima kasih) Bapak/Ibu sudah berkenan menemui kami, dan menyampaikan semuanya. Kami sudah dengar dan catat baik-baik suara bapak/ibu semua. Kami akan sampaikan ke bapak Presiden [Joko Widodo] soal ini,” ucap Joko.

Joko menegaskan, ada beberapa hal yang perlu ditindaklanjuti dari verifikasi lapangan KSP terkait insiden Wadas.

“Di antaranya pelaksanaan operasi di lapangan oleh aparat keamanan yang perlu dievaluasi, dan alasan penolakan warga yang didasarkan pada aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial budaya,” ujarnya.

Baca Juga: Represi dan Kekerasan di Desa Wadas Terencana dan Sistematis

“KSP akan mendorong proses dialog intensif antara pemerintah dengan masyarakat Desa Wadas, agar sumbatan komunikasi bisa terselesaikan,” lanjut Joko.

Sebelumnya, tim Kantor Staf Presiden juga menemui Kapolda dan Gubernur Jawa Tengah. Dalam Pertemuan yang dilakukan secara tertutup tersebut, tim KSP banyak mendapat informasi terkait prosedur pengamanan, insiden penangkapan warga, hingga duduk perkara pembangunan Bendungan Bener.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
Solopos Stories
Honda Motor Jateng
Honda Motor Jateng
Rekomendasi
Berita Lainnya