Data Penerima Bansos dari Pemkot Solo Masih Diverifikasi, Gibran: Sabar Ya...

Solopos.com, SOLO — Pemkot Solo masih melakukan verifikasi data penerima bantuan sosial atau bansos mitigasi inflasi dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang bersumber dari data transfer umum (DTU).

Seperti diinformasikan sebelumnya, Pemkot dan DPRD telah menyepakati DTU yang dialokasikan untuk bansos itu senilai Rp14 miliar. Dana itu akan diberikan kepada warga terdampak kenaikan harga BBM yang tidak menjadi penerima BLT BBM.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

“Kami menunggu dari Gubernur dulu, kemudian kami memverifikasi mana yang mendapatkan bantuan. Sekitar 40.000 warga itu kan yang menerima PKH [program keluarga harapan] sama uang lauk pauk,” kata Wakil Wali Kota Solo Teguh Prakoso saat ditemui Solopos.com di Balai Kota Solo, Selasa (13/9/2022).

Dia mengatakan sejumlah organisasi perangkat daerah mengusulkan kelompok penerima bansos bersumber dari DTU Pemkot Solo, di antaranya pengemudi ojek online, juru parkir, UMKM, dan buruh gendong di pasar.

“Kalau enggak dapat bansos akan menerima [bantuan dari Pemkot]. Yang terkena dampak kenaikan BBM ada sekitar 21.000 keluarga, itu perkiraan,” jelasnya.

Baca Juga: Curhatan Pilu Pekerja Solo: Penghasilan di Bawah UMK, Tak Pernah Dapat BSU

Teguh menjelaskan teknis penyaluran untuk bansos bersumber dari DTU belum dibahas apakah melalui OPD atau melalui cara lainnya. “Teknisnya belum,” ujarnya.

Penyaluran BLT BBM

Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka menjelaskan pemerintah memprioritaskan penyaluran bantuan langsung tunai (BLT)  pengalihan subsidi BBM dan bantuan subsidi upah (BSU).

Dia meminta warga bersabar menunggu penyaluran bansos bersumber dari DTU. “Ditunggu ya, wong perintahnya yang 2% itu Oktober sebenarnya. Tapi kalau mau dipercepat bisa kami percepat,” katanya.

Baca Juga: Antisipasi Ricuh, Anggota Polresta Solo Disiagakan di Lokasi Penyaluran BLT

Menurut Gibran, Pemkot Solo sudah menyediakan anggaran sekitar Rp14 miliar namun masih menunggu data supaya penerima bansos tepat sasaran atau tidak ada yang menerima bansos dobel dari BLT maupun BSU. “Yang mungkin tercecer, yang enggak masuk data Kementerian Sosial kami menaungi,” jelasnya.

Sebelumnya, Unit Layanan Aduan Surakarta (ULAS) dibanjiri aspirasi warga yang belum menjadi bagian keluarga penerima manfaat (KPM) bantuan sosial pengalihan subsidi bahan bakar minyak (BBM).

Seorang warga mengklaim ada penerima bansos yang memiliki mobil. Berdasarkan penelusuran Solopos.com melalui laman ULAS, Sabtu (10/9/2022), ada 39 aduan terkait bansos BBM sejak Sabtu (3/9/2022) sampai Sabtu (10/9/2022) pukul 18.00 WIB.