[x] close
top ear
Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Jawa Tengah Sulaimansyah (kiri) menyerahkan piagam WTP atas laporan keuangan Pemkab Temanggung tahun 2018 kepada Bupati Temanggung M. Al Khadziq (kanan), Senin (18/11/2019). (Antara-Heru Suyitno)
  • SOLOPOS.COM
    Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Jawa Tengah Sulaimansyah (kiri) menyerahkan piagam WTP atas laporan keuangan Pemkab Temanggung tahun 2018 kepada Bupati Temanggung M. Al Khadziq (kanan), Senin (18/11/2019). (Antara-Heru Suyitno)

Dapat Predikat WTP, Tak Ada Jaminan Temanggung Bebas Korupsi

Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Jawa Tengah Sulaimansyah, Senin (18/11/2019), menyerahkan piagam wajar tanpa pengecualian (WTP) atas laporan keuangan Pemkab Temanggung tahun 2018 kepada Bupati Temanggung M. Al Khadziq.
Diterbitkan Selasa, 19/11/2019 - 17:50 WIB
oleh Solopos.com/Newswire
2 menit baca

Solopos.com, TEMANGGUNG — Temanggung mendapat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Kementerian Keuangan atas laporan keuangannya. Namun diingatkan bahwa predikat itu tak menjamin Temanggung bebas korupsi.

“WTP dari segi tata kelola keuangan, sedangkan korupsi adalah perbuatan pelanggaran,” kata Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Jawa Tengah, Sulaimansyah di Temanggung, Jawa Tengah, Senin (18/11/2019).

Ia menyampaikan hal tersebut seusai menyerahkan piagam WTP atas laporan keuangan Pemkab Temanggung tahun 2018 dan penandatanganan nota kesepahaman antara Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah dengan Pemerintah Kabupaten Temanggung.

Ia mengatakan WTP merupakan pembangunan sistem pengelolaan keuangan sehingga bisa terstandar. Namun, ditegaskannya, sehebat apa pun sistem jika kemudian ada permainan dan niat jelek untuk pemanfaatan pribadi pasti akan terjadi korupsi.

“Makanya ada daerah yang meraih opini WTP tetapi esuknya ada yang OTT dari KPK,” katanya.

Ia menjelaskan melalui tata kelola yang sudah terstandar dan sistem bagus diharapkan dapat menutup ruang kemungkinan adanya korupsi. Pemerintah terus meningkatkan upaya untuk memberantas korupsi, di antaranya revolusi mental, pembangunan sistem budaya dan nilai-nilai.

“Sistem pun akan diuji dan dicek, untuk menutup celah korupsi,” katanya.

Ia menuturkan nota kesepahaman yang ditandai itu merupakan kerangka dasar sebagai acuan dalam kegiatan pemanfaatan bersama data dan informasi serta penguatan koordinasi penyelenggaraan kebijakan pengelolaan keuangan publik.

Ia mengatakan dari sekitar 435 pemda, 95% sudah meraih WTP. Mereka yang WTP ini sebenarya juga ada reward berupa dana insentif daerah yang diberkan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Tanpa WTP tidak akan menerima reward, syaratnya masih akan diatur karena masih ada 26 kompenen lainnya untuk penilaian dan menentukan besar kecilnya insentif daerah yang diberikan,” katanya.

Bupati Temanggung M. Al Khadziq mengatakan Pemkab Temanggung meraih WTP yang kali ketujuh dan tetap berkomitmen mempertahankan opini WTP untuk laporan keuangan tahun 2019. Menurutnya bakal ditingkatkan semangat kerja kedisiplinan kejujuran dan tanggung jawab yang tinggi agar dapat mewujudkan hasil yang maksimal guna terwujudnya laporan keuangan yang akuntable dan tepat waktu.

KLIK dan LIKE di sini untuk lebih banyak berita Semarang Raya


Editor : Profile Rahmat Wibisono
LIKE di sini untuk lebih banyak informasi terbaru di Solopos.com

berita terkait

    berita terpopuler

    Iklan Baris

    Properti Solo & Jogja

    berita terkini