SOLOPOS.COM - Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Jawa Tengah Sulaimansyah (kiri) menyerahkan piagam WTP atas laporan keuangan Pemkab Temanggung tahun 2018 kepada Bupati Temanggung M. Al Khadziq (kanan), Senin (18/11/2019). (Antara-Heru Suyitno)

Solopos.com, TEMANGGUNG — Temanggung mendapat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Kementerian Keuangan atas laporan keuangannya. Namun diingatkan bahwa predikat itu tak menjamin Temanggung bebas korupsi.

“WTP dari segi tata kelola keuangan, sedangkan korupsi adalah perbuatan pelanggaran,” kata Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Jawa Tengah, Sulaimansyah di Temanggung, Jawa Tengah, Senin (18/11/2019).

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Ia menyampaikan hal tersebut seusai menyerahkan piagam WTP atas laporan keuangan Pemkab Temanggung tahun 2018 dan penandatanganan nota kesepahaman antara Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah dengan Pemerintah Kabupaten Temanggung.

Ekspedisi Mudik 2024

Ia mengatakan WTP merupakan pembangunan sistem pengelolaan keuangan sehingga bisa terstandar. Namun, ditegaskannya, sehebat apa pun sistem jika kemudian ada permainan dan niat jelek untuk pemanfaatan pribadi pasti akan terjadi korupsi.

“Makanya ada daerah yang meraih opini WTP tetapi esuknya ada yang OTT dari KPK,” katanya.

Ia menjelaskan melalui tata kelola yang sudah terstandar dan sistem bagus diharapkan dapat menutup ruang kemungkinan adanya korupsi. Pemerintah terus meningkatkan upaya untuk memberantas korupsi, di antaranya revolusi mental, pembangunan sistem budaya dan nilai-nilai.

“Sistem pun akan diuji dan dicek, untuk menutup celah korupsi,” katanya.

Ia menuturkan nota kesepahaman yang ditandai itu merupakan kerangka dasar sebagai acuan dalam kegiatan pemanfaatan bersama data dan informasi serta penguatan koordinasi penyelenggaraan kebijakan pengelolaan keuangan publik.

Ia mengatakan dari sekitar 435 pemda, 95% sudah meraih WTP. Mereka yang WTP ini sebenarya juga ada reward berupa dana insentif daerah yang diberkan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Tanpa WTP tidak akan menerima reward, syaratnya masih akan diatur karena masih ada 26 kompenen lainnya untuk penilaian dan menentukan besar kecilnya insentif daerah yang diberikan,” katanya.

Bupati Temanggung M. Al Khadziq mengatakan Pemkab Temanggung meraih WTP yang kali ketujuh dan tetap berkomitmen mempertahankan opini WTP untuk laporan keuangan tahun 2019. Menurutnya bakal ditingkatkan semangat kerja kedisiplinan kejujuran dan tanggung jawab yang tinggi agar dapat mewujudkan hasil yang maksimal guna terwujudnya laporan keuangan yang akuntable dan tepat waktu.

KLIK dan LIKE di sini untuk lebih banyak berita Semarang Raya

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
Solopos Stories
Honda Motor Jateng
Honda Motor Jateng
Rekomendasi
Berita Lainnya