Dana PSKS disalurkan untuk warga kurang mampu. Mensos minta kepada daerah mengawal penyaluran dana PSKS.
Solopos.com, JAKARTA – Menteri Sosial (Mensos) Khofifah Indar Parawansa mengaku mendapat informasi ada pemotongan bantuan program simpanan keluarga sejahtera (PSKS) dengan jumlah cukup besar di beberapa daerah.
Promosi BRI Kantor Cabang Sukoharjo Salurkan CSR Senilai Lebih dari Rp1 Miliar
Oleh sebab itu, Mensos meminta kepala daerah untuk mengawal penyaluran bantuan PSKS agar tidak terjadi pemotongan.
“Kami minta para kepala daerah memastikan tidak ada pemotongan dana yang seharusnya diterima warga dan membantu pelaksanaan penyaluran PSKS di lapangan,” kata Mensos di Jakarta, Sabtu (25/4/2015).
Untuk diketahui, penerima bantuan PSKS seharusnya mendapat Rp600.000 yang merupakan akumulasi bantuan selama tiga bulan dengan besaran Rp200.000/bulan.
Mensos menambahkan penyaluran PSKS melalui Kantor Pos perlu dilakukan penataan untuk menghindari antrean dan berdesak-desakan saat penerima mencairkan dana.
“Kami meminta PT Pos mengeluarkan Surat Edaran [SE] ke semua kantor pos penyalur PSKS agar kembali menata pencairan dan menyediakan tempat duduk bagi para penerima PSKS,” kata dia.
Bagi warga lanjut usia (lansia), kata Mensos, tidak perlu datang ke Kantor Pos untuk mengantre.
“Para lansia sama sekali tidak perlu datang dan mengantri, cukup di rumah saja karena nanti oleh petugas akan dikirim ke rumah masing-masing sesuai dengan alamat penerima,” ujar Khofifah.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
