DANA HIBAH SOLO : Soal UPTD Pengelola Radya Pustaka, DPRD: Jangan Asal Kelola Museum!

Dana hibah Solo untuk operasional Radya Pustaka akhirnya cair.

Solopos.com, SOLO – DPRD Solo mewanti-wanti Pemkot agar tak terjebak pragmatisme dalam pembentukan unit pelaksana teknis daerah (UPTD) pengelola Museum Radya Pustaka. Legislator khawatir museum di bawah UPTD tak akan berkembang jika hanya bertujuan melancarkan dana operasional.

Promosi Pegadaian Resmikan Masjid Al Hikmah Pekanbaru Wujud Kepedulian Tempat Ibadah

Anggota DPRD yang juga anggota Komite Museum Radya Pustaka, Suharsono, mengatakan UPTD Museum perlu menyusun grand design pengelolaan Radya Pustaka. Menurut Suharsono, konsep yang jelas akan mendukung pengembangan Radya Pustaka secara berkelanjutan.

“Jangan cuma membentuk UPTD agar dana lancar. Itu pragmatis namanya,” ujar Suharsono saat ditemui wartawan di Gedung DPRD, Selasa (19/4/2016).

Politikus PDI Perjuangan (PDIP) ini meminta Pemkot selektif sejak awal dengan menempatkan birokrat yang kapabel di UPTD. Suharsono khawatir UPTD justru diisi PNS-PNS buangan yang tidak memiliki kapasitas dan semangat mengelola museum.

“Kasih PNS yang punya ide dan gagasan yang baik di UPTD. Kalau perlu didiklat agar mengetahui seluk beluk permuseuman. Jangan asal kelola,” ucapnya.

Suharsono meminta pembentukan UPTD ditinjau ulang jika Pemkot tak mampu menjamin efektivitas kerja lembaga tersebut.

“Lebih baik tetap di komite atau yayasan jika adanya UPTD justru membikin museum jalan di tempat.”
Ketua Komisi IV, Hartanti, mengatakan personel UPTD dapat terdiri dari PNS maupun tenaga ahli yang dikontrak. Namun pihaknya mendorong Pemkot mengoptimalkan PNS untuk mengelola museum.

“Tenaga kontrak hanya mendukung saja,” ujarnya saat ditemui solopos.com.

Sementara itu, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Solo, Eny Tyasni Suzana, menjamin pengelolaan museum di bawah UPTD lebih efektif dan efisien, utamanya dari segi pendanaan.

Disinggung ihwal pengelolaan museum, pihaknya akan menunjuk sejumlah tenaga ahli untuk bekerjasama dengan birokrat. “Untuk SDM tak perlu khawatir karena kami juga akan menggandeng para ahli yang berpengalaman di bidangnya,” kata dia.

Eny mengatakan tak menutup kemungkinan jajaran Komite Radya Pustaka ikut dilibatkan untuk urun rembug soal museum. “Meskipun nanti komite sudah tidak ada, kami tetap menggandeng sejumlah anggotanya.”