DANA HIBAH SOLO : Inilah 7 Kelurahan Yang Terancam Kehilangan Dana Pembangunan Kelurahan

SHARE
DANA HIBAH SOLO : Inilah 7 Kelurahan Yang Terancam Kehilangan Dana Pembangunan Kelurahan
SOLOPOS.COM - Ilustrasi dana pinjaman (JIBI/Solopos/Dok.)

Dana hibah Solo, masih ada tujuh kelurahan yang belum mencairkan DPK.

Solopos.com, SOLO–Hibah dana pembangunan kelurahan (DPK) 2015 untuk tujuh kelurahan di Kota Solo terancam tak bisa dicairkan alias hangus. Tujuh kelurahan ini di antaranya Gajahan, Purwosari, Karangasem, Kerten, Jayengan, Kedunglumbu dan Laweyan.

PromosiOrang Solo Suka Belanja Gadget di Tokopedia, Seller Untung 2 Kali Lipat

Pemkot memberi batas waktu pencairan paling lambat 10 Desember mendatang. “Lebih dari itu, pengajuan pencairan harus melalui persetujuan Penjabat (Pj.) Wali Kota,” kata Kasubag Administrasi Penataan Kota Bagian Pemerintahan Umum Setda Solo Nunuk Marihastuti ketika dijumpai wartawan di ruang kerjanya, Selasa (1/12/2015).

Nunuk mengatakan tujuh kelurahan hingga kini belum melengkapi berkas persyaratan pencairan anggaran. Dua proposal pengajuan dari dua kelurahan di antaranya, Gajahan dan Purwosari terpaksa dikembalikan ke Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK). Hal ini karena kekurangan berkas masih banyak. Sedangkan lima kelurahan lainnya hanya tinggal melengkapi beberapa berkas.

“LPMK segera melengkapi dan mengajukannya kembali ke Bagian Pemerintahan Umum secepatnya, karena batas akhir pencairan 10 Desember,” katanya.

Nunuk mengatakan secara keseluruhan baru 18 kelurahan yang menerima dana hibah DPK tahun ini. Sedangkan 20 kelurahan lainnya masih proses pencairan di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA). Namun, Nunuk tidak memerinci kelurahan yang dimaksud. Pada tahun ini, Pemkot mengalokasikan dana hibah DPK senilai Rp9,8 miliar. Hibah DPK ini meliputi dana operasional RT, RW, hibah tempat ibadah, karya bakti khusus untuk kelurahan Semanggi, kegiatan fisik dan non fisik kelurahan, serta pembangunan gedung posyandu.

“Di sisa waktu yang singkat ini kami terus ngoyak-ngoyak LPMK untuk merampungkan proposalnya,” katanya.

Nunuk mengatakan jika pencairan hibah DPK molor atau terlambat tentu bakal berimbas pada pelaksanaan kegiatan fisik kelurahan. Karena itu pihaknya berharap LPMK merampungkan proposal pengajuan pencairan anggaran. Dengan demikian dana hibah bisa digunakan dan terserap untuk masyarakat.

Pihaknya juga mengingatkan pelaporan pertanggungjawaban (LPj) penggunaan anggaran maksimal 10 Januari 2016.

Penjabat (Pj.) Wali Kota Solo Budi Suharto meminta satuan kerja perangkat daerah (SKPD) untuk meningkatkan sosialisasi ke masyarakat terkait pencairan dana hibah. Pihaknya berharap sebelum akhir tahun anggaran, dana hibah sudah terserap di masyarakat.



Berita Terkait
Indeks Berita
Berita Terpopular
Indeks Berita
Berita Lainnya
Indeks Berita
Promo & Events
Berita Terkini
Indeks Berita

Apa yang ingin anda baca?

:
:
Night Mode
Notifications
Support
Privacy
PasswordUpdated 15 days ago