SOLOPOS.COM - Abdi Dalem (Dwi Prasetya/Espos/Dok)

Abdi Dalem (Dwi Prasetya/Espos/Dok)

SOLO--Salah satu menantu Paku Buwono (PB) XII, KP Eddy Wirabhumi, membantah tak cairnya dana hibah untuk pengelolaan Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat karena persoalan kabinet baru dwitunggal. Dia memastikan tak cairnya dana hibah itu karena menyangkut sikap yang diambil PB XIII. ”Tidak ada kaitannya dengan kabinet baru dwitunggal. Informasinya tak seperti itu,” tukas Eddy ketika dimintai tanggapan oleh Solopos.com, Rabu malam.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Meski demikian, Ketua Lembaga Hukum Keraton itu enggan membeberkan persoalan yang sesungguhnya terjadi. Dia hanya memastikan tak cairnya dana hibah Keraton bukan karena belum terbentuknya kabinet baru dwitunggal Keraton pascarekonsiliasi raja kembar. ”Saya dengar-dengar karena menyangkut ketidaksetujuan Sinuhun [PB XIII]. Nah, apa itu? Silakan cari sendiri. Itu kan tugas wartawan,” tutup Eddy.

Ekspedisi Mudik 2024

Sebelumnya, salah satu juru bicara dwitunggal, KGPH Suryo Wicaksono, mengatakan Keraton terancam tidak akan menerima dana hibah dari Pemprov Jateng, lantaran PB XIII belum menyusun kabinet baru dwitungal hingga Juli ini. Pria yang akrab disapa Ninok itu juga menyesalkan sikap Hangabehi, yang terkesan lamban dan kurang tegas mengambil keputusan. Akibatnya, sekitar 500 abdi dalem Keraton yang belum digaji selama tiga bulan terakhir, semakin merana nasibnya.

”Sinuhun mestinya memperhatikan nasib para abdi dalem juga. Apa mereka mau tak digaji lagi pada bulan berikutnya?” Menurut Ninok, saat ini draf susunan kabinet baru dwitunggal sebenarnya sudah di tangan PB XIII. Begitu pun soal struktur pengelola Keraton pascarekonsiliasi yang diusulkan para sentana, sudah diserahkan kepada putra tertua PB XII itu.

Meski demikian, PB XIII selaku pimpinan tertinggi Keraton mengaku masih akan merevisi atau menimbang-nimbang susunan kabinet dwitunggal. ”Sebab, cuma Sinuhun sendiri yang tahu persis posisi adik-adik dan para sentana. Jadi, beliau masih menimbang-nimbang demi kebaikan bersama,” ujar Ninok.
Dia juga menginformasikan Mahapatih KGPH PA Tedjowulan telah berkonsultasi ke Wakil Walikota (Wawali) Solo, FX Hadi Rudyatmo, terkait kemungkinan pemberian talangan gaji abdi dalem oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Solo.

Menurut Ninok, gaji abdi dalem belum dibayar selama enam bulan akibat persoalan internal di Keraton Solo.

”Malam ini [Rabu malam] beliau [Tedjowulan] konsultasi ke Wawali, minta agar diberikan talangan dulu untuk abdi dalem. Gajinya kecil, agar dipentingkan dulu, karena enam bulan belum diberikan.” Ninok tak menyebut berapa persisnya kebutuhan dana untuk pembayaran enam bulan gaji abdi dalem Keraton Solo, namun diperkirakan mencapai Rp600 juta. ”Dulu, saat PB XII ada 400-an orang. Tapi setelah delapan tahun, saya tidak tahu. Setelah rekonsiliasi, tentu ada tambahan abdi dalem.”

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
Solopos Stories
Honda Motor Jateng
Honda Motor Jateng
Rekomendasi
Berita Lainnya