Solopos.com, KLATEN — Pemkab Klaten menyiapkan anggaran dari APBD untuk menyalurkan bantuan kepada warga terdampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang belum menerima bantuan dari pemerintah pusat. Nilai anggaran yang disiapkan senilai hampir Rp10 miliar.
Hal itu disampaikan Bupati Klaten, Sri Mulyani, saat ditemui di Masjid Raya Klaten, Senin (12/9/2022) siang. Mulyani menjelaskan bantuan langsung tunai (BLT) bahan bakar minyak (BBM) dari Kementerian Sosial (Kemensos) mulai disalurkan di Klaten melalui Kantor Pos Klaten sejak pekan lalu.
Promosi Selamat! Direktur Utama Pegadaian Raih Penghargaan Best 50 CEO 2024
“Saya sudah minta ke OPD terkait untuk mempersiapkan data masyarakat terdampak kenaikan harga BBM seperti ojek pangkalan, ojek online, UMKM, dan lainnya yang belum ter-cover bantuan dari Kemensos dan memenuhi persyaratan untuk di-cover dari pemerintah daerah,” kata Mulyani.
Mulyani menjelaskan nilai bantuan disesuaikan dengan bantuan yang digelontorkan pemerintah pusat melalui BLT BBM.
Sebagai informasi, BLT BBM disalurkan pemerintah pusat untuk periode September-Desember 2022. Nilai bantuan Rp150.000 per bulan per keluarga penerima manfaat (KPM). Bantuan disalurkan dua kali atau masing-masing KPM menerima Rp300.000 untuk setiap pencairan.
Baca Juga: Dijambret, 2 Penerima BLT BBM di Kalikotes Klaten Peroleh Duit Pengganti
Mulyani menjelaskan sumber bantuan berasal dari belanja tidak terduga (BTT) di APBD Klaten. Nilai BTT yang disiapkan mencapai hampir Rp10 miliar.
“BTT itu bersumber dari 2 persen dana alokasi umum (DAU),” katanya.
Sebelumnya, Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dissos P3APPKB) Klaten, M. Nasir, menjelaskan bantuan yang disalurkan Kemensos pada September ini, yakni BLT BBM dan BPNT.
Nilai total bantuan Rp500.000 per KPM dengan rincian Rp300.000 merupakan BLT BBM untuk dua bulan dan Rp200.000 untuk BPNT per bulan. Jumlah total penerima sekitar 120.290 orang. Bantuan disalurkan secara bertahap dengan kelompok pertama sekitar 88.000 KPM.
Baca Juga: Pendaftaran Subsidi Tepat Melalui MyPertamina Masih Berjalan
Terkait pemberian bantuan kepada warga terdampak kenaikan BBM namun belum tercakup sebagai penerima BLT BBM, Nasir mengatakan masih dalam pembahasan.
“Masih terus digodok,” kata Nasir.
Kepala Desa (Kades) Jogosetran, Kecamatan Kalikotes, Priyadi, mengatakan ada 264 KPM penerima BLT BBM di Jogosetran. Bantuan sudah disalurkan pada Senin. Selain BLT BBM, masing-masing penerima juga mendapatkan BPNT. Alhasil, nilai total bantuan yang diterima masing-masing KPM Rp500.000.
Priyadi menjelaskan data penerima langsung ditentukan dari pemerintah pusat. Dia mengakui sebagian data penerima masih salah sasaran. Seperti, ada satu warga yang meninggal dunia namun namanya tercatat sebagai penerima bantuan.
Baca Juga: Tenang! Daya Beli Masyarakat di Klaten Masih Stabil meski Harga BBM Naik
“Secara jujur kami dari desa ketika ada bantuan seperti ini susah. Soalnya data penerimanya [dari pemerintah pusat] kurang pas. Kalau saya perkirakan sampai 30 persen. Kurang pas itu ada warga mampu yang menjadi penerima. Secara fisik bangunan rumahnya bagus. Kemudian dari pekerjaan, ada yang sudah memiliki penghasilan tetap tetapi menerima bantuan,” kata dia.
Priyadi mengatakan kerap menerima komplain dari warga yang tak mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat meskipun rumahnya tertempel stiker warga miskin. Seperti pada penyaluran BLT BBM kali ini.
“Banyak yang komplain. Pagi-pagi ada yang datang ke rumah dan saya di-damprat warga. Komplain tidak menerima bantuan padahal rumahnya ditempeli stiker warga miskin. Kalau sudah seperti itu, pemerintah desa tidak bisa berkutik karena kami tidak bisa mengubah data,” jelas dia.
Priyadi mengatakan kerap menyampaikan usulan perubahan data warga miskin dari hasil pendataan yang dilakukan desa. Kenyataannya, masih ada data penerima bantuan yang tidak sesuai dengan hasil pendataan dari desa.
Baca Juga: Tuntut Harga BBM Turun, Ratusan Orang Gelar Longmarch di Klaten
“Kami berharap data yang dikirim ke desa itu benar-benar data yang sudah diusulkan dari desa,” kata dia.
Sekretaris Desa (Sekdes) Jogosetran, Waris Kuswoyo, mengatakan data warga kurang mampu diperbaiki setiap bulan. Perbaikan dilakukan melalui data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS). Namun, saat melakukan input data, sistem secara online untuk mengusulkan perubahan data itu kerap error.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
