Covid-19 Serang Gedung DPR RI, 105 Terpapar, 2 Komisi Lockdown

Solopos.com, JAKARTA — Pemeriksaan ketat dilakukan oleh petugas kepada tamu yang berkunjung ke Gedung DPR dan MPR. Yamu yang tidak memiliki kepentingan mendesak diminta untuk putar balik alias pulang.

Hal ini seiring dengan terjadinya lonjakan kasus COvid-19 di Gedung DPR. Terdapat 105 orang di lingkungan DPR yang positif terpapar virus Corona. Dari jumlah tersebut, 17 di antaranya adalah para wakil rakyat alias anggota DPR.
“Dari tracing kami kemarin dan hari ini, ada penambahan cukup signifikan yang teridentifikasi positif. Untuk keseluruhannya berjumlah 105 orang. Untuk anggota ada 17 orang,” kata Sekjen DPR RI, Indra Iskandar, di kompleks gedung MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (23/6/2021).

Promosi Kuliner Legend Sate Klathak Pak Pong Yogyakarta Kian Moncer Berkat KUR BRI

Di luar 17 anggota DPR RI yang terpapar Covid-19 itu adalah tenaga ahli hingga aparatur sipil negara atau ASN. Petugas kebersihan di kompleks perumahan anggota DPR RI Kalibata juga ditemukan terpapar Covid-19.

Baca Juga: 10 Berita Terpopuler: Kecelakaan Di Tol Sragen Kembali Terjadi, Penumpang Mobil Tewas Terbakar

“Selebihnya tersebar di tenaga ahli, cleaning service, tenaga pamdal, dan ASN. Jadi di luar yang 17 itu tersebar di beberapa lini, termasuk petugas kebersihan di kompleks Kalibata, itu juga pagi ada 16 orang yang positif,” ujar Indra.

“Kami tetap melakukan tracing terus, dan update data kami sampaikan ke pimpinan DPR untuk sebagai bahan evaluasi,” sambungnya.

2 Komisi Lockdown

Hingga hari ini masih ada dua komisi di DPR RI yang masih melakukan lockdown, yakni Komisi VII dan Komisi VIII. Sementara komisi yang masih melakukan kegiatan menerapkan protokol kesehatan.

“Kalau komisi yang melakukan penundaan rapat atau menggunakan bahasa lockdown itu ya per hari ini hanya dua. Komisi VII dan VIII. Sedangkan Komisi I sudah akan mulai kembali rapat-rapat karena ada beberapa agenda sesuai dengan siklus anggaran di masa sidang ini komisi-komisi harus menyelesaikan tugas pembahasan anggaran di mitra-mitra kementerian/lembaga tersebut,” ucap Indra.

Baca Juga: BPK Soroti Utang Pemerintah Jokowi Usik Politikus PDIP

Kegiatan komisi di DPR RI dilakukan secara hadir langsung dan virtual atau hybrid. Jumlah mitra yang hadir di komisi pun dibatasi.

“Jadi rapat-rapat dilakukan sesuai dengan keputusan Bamus [Badan Musyawarah], itu sesuai dengan hybrid. Dihadiri maksimum 20 persen, oleh masing-masing pimpinan dan AKD, plus masing-masing perwakilan satu fraksi, dan kami memperketat sekali tamu yang datang,” sebutnya.

Sementara itu, tamu yang memasuki kompleks parlemen akan diperiksa. Bagi tamu yang tak memiliki kepentingan tinggi, diminta meninggalkan kompleks gedung MPR/DPR RI.

“Ya semua tamu akan diperiksa untuk melihat antigen yang 24 jam atau PCR 2×24 jam. Semua tamu juga sudah diarahkan yang tidak memiliki kepentingan-kepentingan urgensi tinggi kami minta untuk sementara tidak ada di lingkungan parlemen. Atau kami akan tolak masuk. Kami akan lakukan itu secara ketat hingga akhir Juni,” imbuhnya.