[x] close
top ear
Petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP) melakukan pencocokan dan penelitian (Coklit) data pemilih Pilkada Klaten 2020 di salah satu rumah warga, Rabu (15/7/2020). (Istimewa/KPU Klaten)
  • SOLOPOS.COM
    Petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP) melakukan pencocokan dan penelitian (Coklit) data pemilih Pilkada Klaten 2020 di salah satu rumah warga, Rabu (15/7/2020). (Istimewa/KPU Klaten)

Coklit Pilkada Klaten Dimulai, Petugas Harus Rapid Test

Pencocokan dan penelitian atau coklit data pemilih untuk Pilkada Klaten 2020 sudah dimulai meski pandemi Covid-19 belum selesai.
Diterbitkan Kamis, 16/07/2020 - 21:30 WIB
oleh Solopos.com/Taufiq Sidik Prakoso
3 menit baca

Solopos.com, KLATEN — Petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP) mulai melakukan pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih untuk Pilkada Klaten 2020. PPDP diminta berkoordinasi dengan gugus tugas Covid-19 di wilayah masing-masing untuk memastikan pendataan bisa dilakukan secara door to door di tengah pandemi Covid-19.

Jumlah PPDP sebanyak 2.550 orang sesuai jumlah tempat pemungutan suara (TPS) untuk pemungutan suara Pilkada Klaten yang direncanakan pada 9 Desember 2020 mendatang. Mereka melakukan coklit di wilayah TPS masing-masing sejak Rabu (15/7/2020) hingga Kamis (13/8/2020).

Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Klaten Divisi Teknis Penyelenggaraan, Samsul Huda, mengatakan sebelum melakukan Coklit para PPDP mengikuti rapid test. Dari hasil pemeriksaan, Samsul mengakui ada PPDP dengan hasil rapid test reaktif.

Sempat Pengin Dirukiah, Santri Baru di Ponpes Malah Gantung Diri

"Namun, jumlahnya itu di bawah 1% dari total PPDP. Petugas dengan hasil rapid test reaktif sudah diganti. Seluruh PPDP yang saat ini bertugas dipastikan semuanya hasil rapid test nonreaktif," kata Samsul saat berbincang dengan Solopos.com, Kamis (16/7/2020).

Selain melakukan rapid test, Samsul menjelaskan seluruh PPDP juga sudah difasilitasi alat pelindung diri (APD) meliputi masker, face shield, sarung tangan, serta hand sanitizer.

"Ada yang kami berikan serep seperti sarung tangan itu kami berikan 50 pasang setiap PPDP serta masker kami berikan empat," jelas dia.

Door to Door

Samsul mengatakan para PPDP melakukan coklit Pilkada Klaten 2000 dengan tetap door to door atau mendatangi satu per satu rumah warga. Lantaran hal itu, ribuan PPDP sudah diwanti-wanti agar wajib melakukan protokol kesehatan yang ketat.

Peringkat Covid-19 Dunia: China Terus Menurun, Hampir Disalip Indonesia

Mereka wajib menjaga jarak serta mengenakan APD dengan benar. Ketika mendatangi rumah warga, pendataan tak dilakukan di dalam rumah melainkan di halaman rumah. Saban melakukan pendataan, para PPDP juga diwajibkan mencuci tangan menggunakan sabun atau menggunakan hand sanitizer.

Sebelum coklit, PPDP juga diwajibkan berkoordinasi dengan gugus tugas pencegahan Covid-19 di wilayah masing-masing untuk memastikan coklit bisa dilakukan dan aman dari persebaran Covid-19.

Hal itu menyusul masih tingginya kasus Covid-19 di Klaten. Apalagi ada pelonjakan penambahan kasus positif Covid-19 di Klaten hingga 20 orang dalam sehari pada Rabu (15/7/2020).

Samsul mencontohkan seperti di wilayah Kecamatan Tulung. Ada satu kampung yang harus diberlakukan karantina mandiri menyusul ada warga yang terkonfirmasi positif Covid-19.

"Di zona tertentu itu ada perlakuan tersendiri. Seperti di salah satu wilayah Tulung itu. Kami masih menunggu hasil kesepakatan dengan gugus tugas Coklit dilakukan seperti apa. Bisa saja dengan cukup ke ketua RT setempat atau dengan cara lain," urai dia.

Ditunda

Terkait coklit Pilkada Klaten 2020 di rumah warga yang menjalani karantina mandiri, Samsul meminta pendataan bisa ditunda . Coklit bisa kembali dilakukan ketika masa karantina mandiri rampung.

"Solusi pertama dilewati dulu. Namun, kalau sampai batas waktu coklit masih karantina mandiri bisa ditempuh dengan mendatangi tetangga memastikan bahwa orang yang ada di dalam data itu benar-benar ada [serta memenuhi syarat sebagai pemilih]," ungkap dia.

Ledakan Kasus Covid-19 di Tulung Klaten Berawal dari Menjenguk Orang Sakit

Ketua Bawaslu Klaten, Arif Fatkhurrahman, mengatakan pengawasan coklit dilakukan melekat oleh pengawas pemilihan desa/kelurahan (PPD/K). Terkait pelaksanaan pengawasan coklit di tengah pandemi Covid-19, Arif menjelaskan para pengawas wajib mengenakan APD serta menerapkan protokol kesehatan.

"Kami juga arahkan agar Panwascam bersama PPK serta PPS dan PPD berkoordinasi dengan gugus tugas di wilayah masing-masing. Kesehatan tetap diutamakan," urai dia.


Editor : Profile Ginanjar Saputra
LIKE di sini untuk lebih banyak informasi terbaru di Solopos.com

berita terkait

berita terpopuler

Iklan Baris

Properti Solo & Jogja

berita terkini