Solopos.com, WELLINGTON — Seorang atase militer Malaysia memicu kemarahan warga Selandia Baru karena memakai kekebalan diplomatik untuk melarikan diri dari tuntutan tindak pelecehan seksual. Namun akhirnya dia kembali ke Wellington untuk menghadapi pengadilan pada Sabtu (25/10/2014).
Muhammad Rizalman Ismail, nama atase militer Malaysia itu, dituduh menguntit Tanya Billingsley dan mencoba memperkosa perempuan berusia 21 tahun itu. Hal itu terjadi di rumah korban yang berlokasi di pinggiran kota Wellington atau berada di area yang sama di mana Komisioner Tinggi Malaysia itu tinggal.
Promosi Waspada Penipuan Online, Simak Tips Aman Bertransaksi Perbankan saat Lebaran
Kasus serangan itu terjadi pada 9 Mei 2014 lalu. Polisi Wellington menuntut Ismail atas dugaan tindak pencurian dan kekerasan dengan maksud untuk melakukan pemerkosaan, yakni dua pelanggaran yang dapat dikenakan hukuman penjara hingga 10 tahun.
Namun, Ismail menggunakan kekebalan diplomatiknya dan melarikan diri ke Malaysia. Kasus itu menyebabkan kegemparan di Selandia Baru ketika dipublikasikan. Pemerintah Malaysia kemudian berjanji untuk mengekstradisi Ismail.
Antara dari Media Fairfax New Zealand yang mengutip sumber-sumber resmi yang tak disebutkan namanya, mengatakan bahwa Ismail akan kembali ke Wellington di bawah pengawalan polisi pada Sabtu pagi. Dia akan langsung dibawa ke pengadilan untuk menghadapi tuntutan.
Sementara itu, kepolisian dan Kementerian Luar Negeri Selandia Baru menolak untuk mengkonfirmasi kedatangan diplomat Malaysia itu. Dia dilaporkan sedang menjalani pemeriksaan oleh psikiater di sebuah rumah sakit militer sejak kembali ke Malaysia pada 22 Mei 2014.
Tanya Billingsley, yang diduga menjadi korban dalam kasus itu, melepaskan hak anonimitas yang diberikan kepada korban dalam kasus-kasus pelecehan seksual dalam tata hukum Selandia Baru. Wanita itu melakukan hal tersebut untuk mengekspresikan rasa frustrasinya terhadap cara penanganan kasus dugaan pelecehan seksual yang menimpa dirinya.
Billingsley mengatakan dalam sebuah wawancara di televisi pada Juli 2014 lalu bahwa para pejabat Selandia Baru tampaknya lebih memilih meredam masalah itu. Dia menuding pemerintah setempat menghindari insiden diplomatik daripada memastikan keadilan ditegakkan.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
