China Punya 25 Bangunan Pembuangan Bayi

Solopos.com, GUANGZHOU — Pemerintah China telah menepati janjinya membangun rumah khusus pembuangan bayi. Kini Negeri Tirai Bambu punya 25 bangunan pembuangan bayi yang tersebar di beberapa daerah.

News.com.au, Senin (17/2/2014), melaporkan dampak dari penerapan kebijakan satu anak di China adalah meningkatnya angka pembuangan bayi. Kini China punya cara untuk mengatasi bayi-bayi yang terlantar akibat dibuang orang tuanya.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Pemerintah China telah membuka 25 bangunan khusus tempat membuang bayi. Meski langkah ini dinilai kontoversial, Pemerintah berencana menambah lebih banyak bangunan lagi. Bangunan itu, yang dilengkapi dengan inkubator dan alarm, memungkinkan kesempatan hidup bayi yang dibuang meningkat. Sebagian besar dari bayi yang ditinggalkan memiliki cacat atau penyakit serius.

Dengan ini, para orang tua yang ingin meninggalkan bayinya dapat melakukan dengan tenang. Para orangtua nantinya hanya tinggal menempatkan anak mereka di tempat penampungan lalu menekan tombol alarm dan kemudian meninggalkan bayi mereka. Setelah itu, seseorang akan mengambil bayi itu dalam waktu lima hingga sepuluh menit kemudian. Identitas para orangtua bayi ini tidak akan diungkap.

Bayi akan dirawat oleh Pusat Adopsi dan Kesejahteraan Anak yang dikelola oleh pemerintah pusat. Sayangnya belum jelas apa yang akan dilakukan pemerintah untuk anak-anak itu kelak ketika dewasa.

Rencana ini bermula dari penuturan Pusat Adopsi dan Kesejahteraan anak di Kota Shijiazhuang, Provinsi Hebei, pada akhir 2013 lalu. Sejak 2011 pusat adopsi ini telah memperoleh lusinan bayi terlantar yang dibuang orang tuanya.

Pusat adopsi ini lantas mempelopori berdirinya tempat pembuangan bayi di Kota itu. Beberapa saat setelah di buka di Guangzhou, sebanyak 79 bayi telah didapatkan. Bahkan sebuah klaim di surat kabar Xinhua menyatakan jumlah itu didapat hanya dalam waktu dua pekan.

China memiliki kebijakan satu anak yang diperkenalkan pada 1979. Kebijakan ini diklaim sebagai upaya untuk membatasi pertumbuhan penduduk yang begitu pesat di negara itu.