Solopos.com, JAKARTA -- Penyebaran paham radikalisme dianggap menjadi persoalan serius oleh pemerintahan saat ini. Banyak agenda yang sedang digodok oleh pemerintah untuk memerangi radikalisme termasuk dalam seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2019.
Salah satu cara yang dilakukan oleh Menteri Pendayaagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Tjahjo Kumolo untuk mencegah paham radikalisme adalah munculnya beberapa pertanyaan tentang radikalisme di seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2019.
Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi
Mendagri Ragu, Kemenag Malah Terbitkan Rekomendasi Perpanjangan Izin FPI
"Ada soal radikalisme masuk. Jadi isu-isu kebangsaan. Kalau tidak [passing grade diturunkan], kemarin tuh sampai ada beberapa kabupaten atau kota enggak ada yang lulus. Kan kasihan juga kami butuh pegawai tapi dari hasil tes itu soalnya ketinggian. Makanya kemudian diubah, soal wawasan kebangsaan, Pancasila, ancaman secara umum tentang radikalisme," ungkap Tjahjo di Kantor Wapres, Jakarta, Selasa (12/11/2019) lalu.
Selain Tjahjo Kumolo, Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa merasa prihatin dengan radikalisme yang mudah merebak ke masyarakat. Guna menanggulanginya, Khofifah secara khusus menyelipkan materi tentang radikalisme saat latihan dasar para CPNS Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim.
Gadis 19 Tahun Ditemukan Meninggal di Tepi Sungai Mojogedang Karanganyar
"Sebanyak 1.900 CPNS diajak untuk berproses bersama di tiga titik selama dua bulan. Ada pendalaman tertentu [radikalisme] di beberapa sesi," ungkap Khofifah dalam acara Mata Najwa yang ditayangkan Trans7, Rabu (27/11/2019) malam.
Mantan menteri sosial ini juga beranggapan prinsip berprestasi, dedikasi, loyalitas, dan tidak tercela (BDLT) pada zaman orde baru (orba) masih sangat relevan untuk diterapkan saat ini guna mencegah radikalisme.
Muncul Kembali, Begini Penampakan Desa Pilangrembes Yang Hilang di WKO Sragen
"Zaman orba ada empat huruf yang masih relevan. Sifat BDLT, berprestasi, dedikasi, loyalitas, dan tidak tercela. Loyalitas pada bangsa dan negara, tugasnya, serta loyalitas kepada masyarakat yang dilayani. Tidak tercela di dalam aspek ideologisnya artinya tidak anti Pancasila," bebernya.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
