Cegah Persebaran Virus Corona, Siapkan Skenario Pembelajaran Tatap Muka

Solopos.com, SOLO--Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) pada awal pandemi Covid-19 diperlukan sebagai respons darurat untuk mencegah penularan virus corona di klaster pendidikan. Namun, delapan bulan pandemi berjalan, kebijakan PJJ semestinya dievaluasi untuk menyiapkan pembelajaran tatap muka (PTM).

Pada awalnya kebijakan PJJ merupakan kebijakan yang baik. Namun, selama delapan bulan pandemi berjalan sifat force majeure dari kebijakan ini pun dipertanyakan.

Promosi Siasat BRI Hadapi Ketidakpastian Ekonomi dan Geopolitik Global

Tak hanya itu, pelaksanaan PJJ memiliki sejumlah kendala seperti persoalan jaringan internet. Di Indonesia bagian timur misalnya, kebijakan pemberian kuota dan gawai tidak menyelesaikan masalah PJJ karena kendala ada di bandwidth.

“Kita harus berpikir kembali belajar tatap muka. Karena sebagai suatu policy, PJJ memiliki maturitas, tingkat kedewasaan tertentu yang tidak bisa lagi kita push,” kata Anggota Ombudsman RI, Prof. Adrianus Meliala, dalam talkshow virtual yang digelar Satgas Penanganan Covid-19, Jumat (13/11/2020).

Pembukaan kembali PTM dilakukan dengan sejumlah syarat misalnya berada di zona hijau atau kuning. Lalu, PTM dimulai dengan pertemuan sepekan sekali, sepekan dua kali hingga seluruhnya dinilai siap. Pemberlakukan PTM ini tetap melaksanakan protokol kesehatan secara ketat.

Pemilih Diberi Sarung Tangan Plastik, Ini Daftar 16 Aturan Mencoblos dalam Pilkada 2020

Kesiapan Sekolah

Hal senada disampaikan Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Bidang Pendidikan, Retno Listyarti. Retno mengatakan PJJ yang selama ini dilaksanakan bukanlah barang baru termasuk adanya disparitas kemampuan digital antara Jawa-Luar Jawa, desa-kota dan anak-anak itu sendiri. PJJ cenderung hanya melayani anak dari kelompok menengah ke atas. Sedangkan, anak dari kelompok menengah ke bawah tidak terlayani.

Retno sepakat soal opsi pembukaan kembali PTM. Lebih detail, ia menyebutkan pembukaan sekolah tidak hanya berdasarkan status zona risiko tetapi juga mempertimbangkan kesiapan sekolah. Hasil pemantauan KPAI terhadap 46 sekolah di 19 kabupaten/kota menemukan hanya lima daerah yang melaksanakan kurikulum dalam situasi darurat. Sisanya masih memakai kurikulum 2013 yang berat.

KPAI juga membikin pedoman 15 SOP yang harus dipenuhi sekolah agar bisa melaksanakan PTM. 15 poin itu merupakan hasil pemikiran lintas sektoral termasuk peran Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI). “Walau zona hijau, sekolah enggak siap, jangan buka dulu. Orange kalau siap, silahkan buka,” kata Retno.

Kasus Covid-19 Di Jateng Meledak, 80 Persen Merupakan Orang Tanpa Gejala

Banyak Tugas

Anggota Tim Pakar Bidang Perubahan Perilaku Satgas Covid-19, Agnes Tuti Rumiati, mengatakan banyak orang tua mengeluhkan soal PJJ yang dituntut mendampingi anak dalam belajar mandiri. Sementara itu, para guru cenderung memberikan banyak tugas kepada siswa dan minim interaksi dengan orang tua dan siswa.

“Akhirnya banyak orang tua meleskan anaknya. Karena tidak ada orang tua menghendaki anaknya lebih bodoh di level yang sama di tahun yang normal. Jadi harus mengejar ketertinggalan di masa normal,” kata Agnes.

Terkait dibukanya kembali PTM, Agnes sependapat. Namun, sebelumnya pemerintah harus memetakan kondisi sekolah dan daerah mengenai kesiapan PTM. Ia meyakini pelaksanaan protokol kesehatan di sekolah bisa dijamin. Namun, sulit untuk mengontrol pelaksanaan protokol kesehatan selama di jalan baik pergi atau pulang sekolah.

“Perlu kajian untuk menghasilkan kriteria dan dibuat peta mana-mana yang siap. Saya menyarankan kepada Kementerian [Pendidikan dan Kebudayaan] dibuat petanya dulu. [Dan] harus ada keputusan Pemda dan sepakat orang tua,” kata Agnes.

Koordinator Bidang Peserta Didik Direktorat SMA, Kemendikbud, Juandanilsyah, mengatakan PJJ di tengah pandemi merupakan force majeure tidak bisa menggelar PTM. Kemdikbud terus berupaya memperbaiki sistem termasuk fasilitas agar PJJ berjalan semaksimal mungkin.

“Itu bagian support sama-sama ke depan. Kita tidak ingin ada loss learning bagi anak-anak kita. Kita semua harus bersinergi,” kata Juandanilsyah.

Ia menjelaskan pembukaan PTM berdasarkan zonasi sangatlah dinamis. Bisa jadi hari ini hijau tapi pekan depan kuning atau bahkan merah. Tak hanya itu, pembukaan PTM juga mengikuti kebijakan pemerintah daerah. Sebab, ada pemda di zona hijau tapi tidak melaksanakan PTM lantaran masyarakat setempat menolak.