Cegah Curiga dan Polemik, Pendataan KPM di Wonogiri Harus Transparan

Solopos.com, WONOGIRI—Sejumlah warga di Kabupaten Wonogiri meminta pendataan keluarga penerima manfaat (KPM) bantuan langsung tunai (BLT) bersumber dari dana desa 2022, dilakukan secara transparan. Pendataan yang tertutup hanya akan membuat warga curiga, sehingga memicu terjadinya polemik.

Tanto, ketua rukun tetangga (RT) di Kecamatan Wonogiri, kepada Solopos.com, Rabu (19/1/2022), mengatakan sebelum mendata pemangku kepentingan terkait harus menyosialisasikan semua hal terkait BLT, termasuk ihwal kriteria yang dijadikan rujukan dalam penentuan KPM. Hal itu supaya warga bisa turut mengawasi pendataan.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Sosialisasi harus sampai ke tingkat paling bawah, yakni RT. Oleh karena itu, ketua RT dan rukun warga (RW) mestinya dilibatkan secara aktif dalam pendataan. Sebab, ketua RT dan RW paling tahu kondisi warga.

Baca Juga: Tentukan KPM BLT di Wonogiri, Ini 6 Kriteria dari Pemerintah

“Jangan sampai tahu-tahu BLT disalurkan. Warga jadi bertanya-tanya bagaimana mekanisme pendataan KPM-nya. Selain itu muncul kecemburuan sosial, KPM dinilai tak tepat sasaran, atau pandangan miring lainnya. Saat pemangku kepentingan terkait ditanya, katanya KPM berdasar usulan RT. Malah RT yang dikambinghitamkan. Padahal, RT tidak tahu apa-apa karena tidak dilibatkan. Selama ini yang saya rasakan seperti itu,” ucap Tanto saat dihubungi.

Dia melanjutkan, jika ada penyaluran bantuan sosial (bansos) yang dinilai tak tepat sasaran, ketua RT dan RW yang selalu menjadi sasaran caci maki atau orang yang disalahkan pertama kali oleh warga. Setahu warga, ketua RT dan RW mengetahui atau terlibat dalam pendataan penerima bantuan.

Tanto menyebut, selama menjadi ketua RT dia belum pernah mendapatkan informasi resmi mengenai bansos, termasuk BLT Tidak ada pihak yang memberinya surat edaran atau sejenisnya yang berisi informasi seputar bansos. Dia juga tak mengetahui mekanisme pendataan penerima bansos.

Baca Juga: Salurkan BLT, Kades di Wonogiri Siap Dianggap Tak Adil

Tiba-tiba saja bansos disalurkan kepada warga. Ketika ditanya seputar bansos, pemangku kepentingan beralasan tidak ada sosialisasi karena tidak ada anggaran untuk kegiatan tersebut.

Tanto berharap hal seperti itu tidak terulang lagi. Sosialisasi harus digencarkan. Menurut dia, ketiadaan anggaran sosialisasi mestinya tidak bisa dijadikan alasan.

Pemangku kepentingan terkait bisa memanfaatkan jaringan komunikasi, seperti grup aplikasi perpesanan WhatsApp (WA) yang beranggotakan ketua RT dan RW. Materi sosialisasi bisa menggunakan teks berformat portable document format (PDF) atau sejenisnya.

Baca Juga: Jumlah Penerima BLT Wonogiri Menyusut 546 Keluarga, Ini Faktornya…

Tepat Sasaran

Selanjutnya ketua RT dan RW dapat menyosialisasikan kepada warga melalui pertemuan rutin atau melalui grup WA. “Zaman sekarang bisa memanfaatkan teknologi informasi,” imbuh Tanto.

Terpisah, Warigan, 70, warga Kecamatan Selogiri, berharap penyaluran BLT tahun ini tepat sasaran. Dia mengaku sejak 2020 lalu hidup sendirian di rumah. Istrinya sudah meninggal dunia, sedangkan anak-anaknya bertempat tinggal di luar Kabupaten Wonogiri.

Sehari-hari dia menjadi buruh tani. Pada 2021 lalu tidak mendapatkan bansos. Keluarganya pernah mendapat bansos berupa uang Rp300.000/bulan pada 2020 saat istrinya yang menjadi penerima masih hidup. Bansos diserahkan dua kali, yakni Rp900.000 dan Rp600.000. Setelah istrinya meninggal dunia bansos terhenti.

Baca Juga: Naik 100 Persen, Alokasi BLT Wonogiri 2022 Capai Rp85,424 Miliar

“Tahun ini mau dapat BLT atau tidak, saya pasrah saja,” kata lelaki lanjut usia (lansia) itu.

Dia juga menginformasikan, keponakannya yang bertempat tinggal di dusun yang sama dengannya sudah lama menjadi janda, tetapi belum pernah mendapatkan bansos. Selama ini dia hidup bersama kedua anaknya. Sehari-hari keponakannya yang berusia paruh baya itu bekerja di pabrik jamu di Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo.