Calon Wakil Bupati Kudus Harus Individu yang Siap Kerja
Solopos.com|jateng

Calon Wakil Bupati Kudus Harus Individu yang Siap Kerja

Figur Calon Wakil Bupati Kudus diharuskan orang yang siap diajak untuk bekerja keras membangun Kabupaten Kudus yang terdampak pandemi Covid-19.

Solopos.com, KUDUS -- Figur Calon Wakil Bupati Kudus diharuskan orang yang siap diajak untuk bekerja keras membangun Kabupaten Kudus yang terdampak pandemi Covid-19.

Bupati Kudus, Hartopo, berharap siapa pun calonnya dari partai politik pengusung, dia hanya merekomendasikan. “Hal terpenting bisa diajak kerja karena selama masa pandemi memang berdampak pada berbagai bidang kehidupan di masyarakat," ujarnya di Kudus, seperti dikutip Antara, Kamis (22/4/2021).

Ia mengakui belum mengetahui calon yang akan diusung karena mekanismenya juga cukup panjang, mulai dari usulan parpol pengusung dirinya saat mencalonkan diri di Pilkada Kudus hingga nantinya diputuskan di rapat paripurna DPRD Kudus.

Baca Juga : 400 Pelanggar Lalu Lintas Terekam Kamera CCTV Satlantas Polres Kudus

Dirinya juga tidak bisa memilih figur calon wakil bupati karena berdasarkan usulan dari parpol pengusung. Sebelumnya, Dewan Pengurus Cabang (DPC) PKB Kabupaten Kudus sebagai salah satu parpol pengusung PKB mengusulkan 10 nama calon pengisi wakil bupati Kudus, menyusul dilantiknya Wakil Bupati Kudus Hartopo menjadi bupati Kudus definitif.

Dari hasil rapat pleno pengurus kabupaten dewan syuro, tahfidz, badan otonom dan dewan pengurus anak cabang mencalonkan 10 nama yang dinilai siap. Kemudian nama tersebut dikirim ke DPP PKB melalui DPW PKB untuk digodok guna dipilih satu nama yang ditindaklanjuti dengan uji kelayakan dan kepatutan terhadap nama-nama calon yang memang benar-benar berminat menjadi calon wakil bupati Kudus.

Selanjutnya, setelah terpilih dua nama yang siap dikomunikasikan dengan dua partai politik lainnya, yakni PPP dan Partai Hanura. Jika sudah sepakat, selanjutnya dikomunikasikan dengan bupati.

Baca Juga : Tunggakan Sewa Kios 2.417 Pedagang Pasar Kliwon Kudus Rp7 Miliar

Jika setuju, kemudian akan turun surat rekomendasi yang selanjutnya ditandatangani oleh PKB, Partai Hanura dan PPP. Tahapan berikutnya, akan disampaikan kepada DPRD Kudus untuk dilakukan seleksi administrasi, kemudian rapat paripurna untuk mendapatkan persetujuan anggota dewan.



Berita Terkait
Indeks Berita
Promo & Events
Terpopuler

Espos Premium
Berita Terkini
Indeks

Apa yang ingin anda baca?

:
:
Night Mode
Notifications
Support
Privacy
PasswordUpdated 15 days ago