Solopos.com, WONOGIRI — Bupati Wonogiri, Joko Sutopo, menyebut pandemi telah melumpuhkan perekonomian warga. Di tengah situasi yang serba sulit, warga kemungkinan besar akan merespons pemberian uang palsu, apalagi uang asli yang ditawarkan pinjaman online (pinjol).
“Saat ada kontraksi [ketegangan] ekonomi akibat pandemi Covid-19, kemudian muncul penawaran pinjaman yang prosesnya mudah dan cepat, pasti akan direspons masyarakat. Kasarnya, jika yang ditawarkan duit palsu saja direspons apalagi duit asli [dari pinjol],” kata Bupati saat ditemui wartawan di Sekretariat Daerah (Setda) Wonogiri, Rabu (6/10/2021).
Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi
Bupati meminta pemerintah segera mengatasi masalah yang timbul akibat pinjaman online (pinjol) yang kian meresahkan.
Baca Juga: Perempuan Paling Banyak Terjerat Pinjol, Ini Alasannya
Jangan sampai ada lagi warga yang senasib dengan Wi, perempuan 38 tahun asal Kecamatan Giriwoyo, Kabupaten Wonogiri yang diduga gantung diri di rumahnya, Sabtu (2/10/2021), karena terlilit utang online.
Bupati menyampaikan masalah yang muncul akibat layanan pinjol sudah meresahkan. Kemudahan mengakses kredit yang ditawarkan layanan pinjol justru menjadi boomerang bagi debitur.
Alih-alih dapat mengatasi masalah ekonomi keluarga, kredit instan yang disalurkan justru menimbulkan masalah ekonomi dan sosial keluarga debitur yang lebih berat. Utang mereka semakin menumpuk. Mereka juga harus menanggung beban psikologi akibat data kredit mereka tersebar luas.
Baca Juga: Hindari Pinjol & Bank Plecit, BUM Desa Wonogiri Bisa Beri Kredit Lunak
Lelaki yang akrab disapa Jekek itu menyebut, sebagian masyarakat sudah memiliki beban ekonomi berat akibat pinjaman di bank plecit atau rentenir. Tanggungan utang online menambah berat beban mereka. Bupati menilai, masyarakat belum siap menghadapi gempuran layanan pinjol, karena belum teredukasi secara utuh. Sebaliknya, fenomena itu dipandangnya dapat memperparah pragmatisme masyarakat.
“Pemerintah harusnya mengontrol dulu legalitas layanan pinjol. Masyarakat belum teredukasi secara utuh, tapi layanan pinjol sudah hadir di tengah masyarakat. Malah ada yang sudah mengantongi izin. Banyak juga yang ilegal. Di sisi lain masyarakat tidak bisa memilah mana layanan pinjol yang resmi mana yang ilegal,” kata Bupati.
Masalah ini, lanjut dia, harus mendapat perhatian pemerintah. Terlebih, layanan pinjol sudah menciptakan kegaduhan di daerah. Dia berharap pemerintah segera mengambil langkah strategis untuk memimalisasi masalah. Jangan sampai masalah berkembang semakin meluas.
Baca Juga: Kasus Gantung Diri karena Pinjol di Wonogiri, Jekek: Meresahkan
Langkah cepat diperlukan lantaran kondisi sulit sebagai dampak pandemi Covid-19 sudah dimanfaatkan pihak-pihak tertentu untuk kepentingan ekonomi. Dalam kondisi seperti sekarang masyarakat pasti menyambutnya tawaran kredit yang mudah diakses dan proses cepat.
Hal itu karena masyarakat memiliki kebutuhan yang perlu dipenuhi. Terlebih, masyarakat juga belum memahami sepenuhnya risiko yang terjadi.
Desa dapat berkontribusi meminimalisasi masalah. Pemerintah desa melalui unit usaha keuangan yang dikelola badan usaha milik desa (BUM desa) dapat menciptakan produk kredit lunak atau ringan dengan proses yang mudah. Bukan saja untuk meminimalisasi masalah yang muncul akibat pinjol, kredit ringan dinilai Bupati dapat menghindarkan warga dari bank plecit.
Namun, realisasi kredit harus hati-hati lantaran dana yang dikelola BUM desa bersumber dana desa. Realisasi kredit harus dapat dipertanggungjawabkan dengan baik. Langkah ini sudah diambil Pemerintah Desa Sumberejo, Kecamatan Batuwarno, Kabupaten Wonogiri.
Baca Juga: Korban Terus Berjatuhan, Sejauh Mana Upaya Pemberantasan Pinjol Ilegal?
Unit lembaga keuangan mikro yang dikelola BUM Desa di desa tersebut sejak 2017 lalu memberikan kredit ringan kepada warga. Program itu khusus dibuat untuk mengentaskan warga dari masalah akibat meminjam uang di rentenir.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Wonogiri memberikan penghargaan kepada pemerintah desa setempat berkat program yang terealisasi dengan baik, belum lama ini.
“Persoalannya belum semua SDM [sumber daya manusia] di level desa memahami mekanisme kredit yang bersumber dari dana desa. Aspek risiko juga harus dipertimbangkan. Harus hati-hati. Karena sumber dana dari dana desa sehingga tata kelolanya harus mematuhi aturan,” ujar Bupati.
Seperti diberitakan sebelumnya, Wi diduga kuat gantung diri karena putus asa menanggung beban utang online senilai puluhan juta rupiah. Dia meninggalkan surat wasiat yang berisi informasi dirinya memiliki utang di layanan pinjol, perorangan, dan lembaga keuangan.
Dia juga meninggalkan buku catatan berisi daftar 27 layanan pinjol tempatnya utang.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
