SOLOPOS.COM - Prosesi pelantikan pengurus dan fasilitator forum anak oleh Bupati Boyolali, M. Said Hidayat di Kantor Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) setempat, Kamis (5/1/2023). (Istimewa/diskominfo).

Solopos.com, BOYOLALI Bupati Boyolali, M. Said Hidayat menghadiri acara pelantikan pengurus dan fasilitator anak periode 2022-2024 di Kantor Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) setempat, pada Kamis (5/1/2023).

Dalam pidato sambutannya, Said mengulas pentingnya sektor pendidikan yang memberikan ruang bagi anak-anak dalam keikutsertaannya membangun Boyolali.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

“Lini pendidikan ini bagian penting ketika pemerintah Kabupaten Boyolali membangun. Membangun untuk mempersiapkan generasi-generasi ke depan yang jauh lebih hebat dan tangguh,” kata dia.

Said mengaku tidak akan pernah mampu sendiri membangun Kabupaten Boyolali, diperlukan peran dan  partisipasi dari seluruh pihak, termasuk anak-anak. Mengingat, membangun tidak cukup persoalan fisik seperti gedung yang dianggarkan.

Melalui forum anak, kata Said, anak-anak bisa memiliki ruang untuk menyalurkan aspirasi dan partisipasi dalam membangun Boyolali. Mereka setidaknya mewakili suara anak yang jumlahnya tiap tahun lahir generasi baru sekitar 15.000-an jiwa di Boyolali.

“Kalian ini bagian dari generasi 15.000 dalam hitungan mungkin ya 15 tahun yang lalu. Maka berbanggalah kalian dilantik menjadi pengurus forum anak mewakili dari 15.000 anak seusia kalian, ditambah anak-anak di bawah usia kalian,” kata dia.

Dalam pidatonya, Said juga menyinggung soal peraturan daerah (perda) terbaru yang disahkan pada Desember 2022. Perda tersebut berkaitan dengan pendidikan pancasila dan wawasan kebangsaan yang akan diterapkan di Boyolali.

Menurut Said, Boyolali menjadi kabupaten/kota pertama yang mengesahkan perda tersebut di Indonesia.

“Catatan sejarah yang menurut kami harusnya membanggakan bagi Kabupaten Boyolali, yakni tentang keputusan Pemerintah Boyolali bersama DPRD menyepakati hadirnya Perda Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan,” kata dia.

Forum anak, menurutnya, mempunyai peran dalam menyosialiasasikan perda tersebut. Said menjelaskan isi perda tersebut membahas tentang upaya menumbuhkan kesadaran mendidik dengan nilai-nilai pancasila dan wawasan kebangsaan.

“Ini harus kita tumbuhkan. Jadi seusia anak-anak jangan setelah tua baru sadar bahwa wawasan kebangsaan itu perlu. Pendidikan pancasila sangat dibutuhkan,”

Lebih lanjut, Said juga mengulas soal peluncuran buku Boyolali Kaya Cerita pada tahun lalu. Walaupun baru 22 buku cerita Boyolali yang dicetak, Said menjamin cerita-cerita tentang Boyolali akan dikembangkan lebih banyak secara berkelanjutan.

“Yang saya minta adalah bagaimana kearifan lokal, kekayaan, cerita yang ada di Boyolali ini dibukukan,” kata dia.

Penulis Boyolali Kaya Cerita tersebut digalakkan berasal dari kalangan guru-guru SMP, namun tidak menutup kemungkinan guru lainnya.

Buku-buku tersebut diharapkan menjadi bahan pembelajaran untuk mengenalkan kearifan lokal terhadap anak-anak di instansi pendidikan Boyolali.

Lebih lanjut, Kepala DP2KBP3A Ratri S Survivalina, menceritakan forum anak kabupaten Boyolali sudah mulai dirintis pembentukannya sejak 2009. Kegiatan-kegiatannya utamanya adalah mendukung pencapaian kabupaten layak anak di wilayah Kabupaten Boyolali.

“Untuk saat ini Kabupaten Layak Anak di Boyolali sudah mencapai strata madya sejak 2021, tahun-tahun sebelumnya strata pratama,” jelas dia.

Untuk anggota forum anak, kata Lina, pengurus forum anak rata-rata berumur 15 tahun sampai 18 tahun dari beberapa sekolahan di Kabupaten Boyolali.

Forum anak ini kami kembangkan bukan hanya di tingkat kabupaten namun juga dibuat juga di tingkat kecamatan, kemudian tingkat kecamatan akan menyusun forum desa.

“Forum anak ini nanti akan mempunyai tugas memberikan suara kepada pengambil kebijakan, jadi mereka dilatih untuk ikut memberi keputusan dalam pengambilan kebijakan pemerintahan yang sering kami sebut dengan acara musrenbang [musyawarah rencana pembangunan],” terang dia.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
Solopos Stories
Honda Motor Jateng
Honda Motor Jateng
Rekomendasi
Berita Lainnya