Bupati Jepara Ancam Tutup Sekolah yang Berani Tahan Ijazah Siswa

Solopos.com, JEPARA — Masih ada sekolah di Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, yang menahan ijazah siswanya karena belum melunasi biaya administrasi. Akibatnya, siswa tidak bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya.

Menyikapi hal ini, Bupati Jepara, Dian Kristiandi, mengancam akan menutup sekolah tersebut. Dian menyatakan tidak akan menoleransi sekolah yang menahan ijazah siswanya karena ketiadaan biaya.

Promosi Direktur BRI Tinjau Operasional Layanan Libur Lebaran, Ini Hasilnya

“Nanti Disdikpora [Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga] yang harus mengomunikasikan langsung kepada sekolah terkait. Kalau ada sekolah yang masih seperti itu, saya akan tutup sendiri sekolah itu,” kata Andi yang mengaku menerima laporan terkait hal tersebut, Selasa (7/12/2021), seperti dilansir murianews.com.

Baca Juga: Brati Grobogan Masih Banjir, Kades Lemahputih Usulkan Sudetan Sungai

Ke depan, Andi meminta seluruh kepala desa untuk menginventarisasi anak putus sekolah di wilayah masing-masing. Mereka juga bertanggung jawab untuk mendampingi para anak putus sekolah itu dan melaporkannya ke Pemkab. “Kades kan yang lebih tahu. Mereka harus mendata lalu melaporkan kepada kami. Target kami, empat tahun ke depan 17.056 ATS [anak tidak sekolaj] harus kembali ke sekolah,” ujar Andi.

Terpisah, Kepala Disdikpora Jepara, Agus Tri Harjono, mengaku belum ada kasus sekolah yang menahan ijazah siswanya. Ia menduga kasus tersebut terjadi di sekolah-sekolah swasta yang dimiliki oleh pribadi atau yayasan.

“Kalau ijazah itu saya pastikan gratis. Mungkin itu biaya bulanan. Terkadang memang ada sekolah yang punya kebijakan memmbayar itu. Tapi kalau orang (siswa, red) tidak mampu kan, tidak boleh begitu. Kami kurang tahu persis sekolah yang dimaksud Pak Bupati itu mana. Karena sejauh ini sekolah yang kami pantau belum ada. Kalaupun ada, pasti langsung tak atasi,” jelas Agus.

Baca Juga: Ungguli Jatim, Jabar, dan DKI, Pemprov Jateng Raih Anugerah Meritokrasi

Misalkan ada kasus semacam itu di sekolah yang di bawah naungan Kementerian Agama (Kemenag), Agus pun tetap ditugasi bupati untuk mengomunikasikannya dengan Kemenag. Pihaknya diperintahkan untuk memfasilitasi jika persoalan tersebut.

“Saya siap. Kalau anak itu tidak mampu saya akan gratiskan. Tidak ada sekolah yang berat. Anak tidak mampu harus diringankan atau mungkin digratiskan,” pungkasnya.