Bupati didesak copot Kadisdik

kasus BSM (SOLOPOS/Oriza Vilosa)

Sukoharjo (Solopos.com)–Sekitar 10 warga mengatasnamakan Aliansi Masyarakat Peduli Pendidikan Sukoharjo (AMPPS) dan organisasi massa Wisanggeni mendatangi Kantor DPRD Sukoharjo, Kamis (11/8/2011) siang.

Promosi Pegadaian Buka Lowongan Pekerjaan Khusus IT, Cek Kualifikasinya

Selain menilai Komisi IV mandul, mereka mendesak Bupati mencopot Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Sukoharjo.

“Sudah ada 472 kepala SD yang mengakui belum ada pencairan BSM (dana Beasiswa Siswa Miskin-red) 2009 dan 2010. Sebanyak 9.585 siswa miskin belum menerima haknya. Ini ironis dan mohon maaf saya katakan Komisi IV mandul,” kata Koordinator lapangan AMPPS, Kusumo Putro, saat diterima Ketua DPRD Sukoharjo, Dwi Jatmoko, Wakil Ketua DPRD, Jaka Wuryanta dan Ketua Komisi I, Giyarto, di ruang transit DPRD Sukoharjo.

Dia juga meminta DPRD mendesak Polres Sukoharjo segera mengungkap kasus itu lantaran dinilai sudah ada bukti kuat. Saat itu, mereka juga menyerahkan bukti pengambilan dana BSM oleh Kepala Disdik Sukoharjo pada 2009 dan 2010. “Sesuai aturan, dana diambil kepala sekolah atau orangtua siswa. Kantor Pos ikut bermain,” tambahnya.

Saat itu, dia mengungkap adanya upaya penghapusan bukti oleh Disdik dengan menyebar blangko kosong kepada kepala sekolah. Dia mensinyalir blangko itu dibuat untuk menerangkan adanya realisasi dana BSM. Desakan agar Bupati mencopot sementara Kepala Disdik dimaksudkan untuk mendorong kelancaran proses pengusutan kasus itu.

“Memang benar bisa dituding aliran dana menuju Kepala Disdik walau pun entah muaranya ke mana. Kami harap Bupati juga tak segan menindak Kepala UPTD yang seakan budek dan tak mau ikut mengungkap,” tegasnya.

(ovi)