Solopos.com, BOGOR – Bupati Bogor Ade Yasin terjerat kasus suap oknum pegawai Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Menanggapi kasus kadernya itu, Ketua DPC PDIP Kabupaten Bogor Bayu Syahjohan menilai Ade Yasin terjerat kasus suap sebagai imbas birokrasi gaya lama di lingkungan Pemkab Bogor, Jawa Barat.
Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi
“Saya yakin betul ini semua akibat kelalaian yang diperbuat oleh kebiasaan lama para pejabat birokrat sehingga menjerat bupati sebagai seorang politikus. Saya maklum apa yang disampaikan Ibu Ade Yasin yang terpaksa bertanggung jawab atas perbuatan anak buahnya,” ungkap Bayu di Bogor, seperti dikutip Solopos.com dari Antara, Kamis (5/5/2022).
Bayu terkesan membela Ade Yasin. Menurut dia, birokrat di Pemkab Bogor tidak seperti sosok Ade Yasin yang terbuka dan transparan.
Banyak kalangan pejabat yang dinilainya tertutup, tidak transparan dan cenderung enggan melayani.
Baca Juga: Kekayaan Bupati Bogor Ade Yasin Rp4,1 Miliar, Ini Perinciannya
“Bupatinya baik, transparan dan terbuka, tetapi hanya beberapa pejabat saja yang seperti beliau, sisanya tidak. Mari kita kupas sama-sama mana yang memberikan pelayanan baik mana yang tidak. Ayo dong berubah, saya saja sulit berkomunikasi, apalagi masyarakat biasa,” tuturnya.
Meski begitu, Bayu berharap pelayanan Pemkab Bogor kepada masyarakat terus berjalan normal dengan adanya kasus tersebut.
“Kami atas nama keluarga besar PDIP Kabupaten Bogor dan saya secara pribadi sangat prihatin dengan apa yang dialami kepala daerah ini. Saya yakin betul Ibu Ade Yasin adalah pemimpin yang cukup baik, di mata masyarakat maupun diri saya secara pribadi. Ini adalah musibah,” tuturnya.
Baca Juga: Bupati Bogor Suap Auditor BPK Jabar Rp1,9 Miliar demi Dapat Opini WTP
Ia mengatakan momentum Idulfitri bisa menjadi momentum bagi kalangan eksekutif di Pemkab Bogor untuk memperbaiki diri.
Sebelumnya, KPK telah menetapkan delapan orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terkait dengan pengurusan laporan keuangan Pemkab pada tahun anggaran 2021.
Sebagai pemberi yakni Bupati Bogor periode 2018—2023 Ade Yasin, Sekretaris Dinas Kabupaten Bogor Maulana Adam, Kasubid Kas Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor Ihsan Ayatullah, dan pejabat pembuat komitmen (PPK) pada Dinas PUPR Kabupaten Bogor Rizki Taufik.
Baca Juga: Jadi Tersangka, Bupati Bogor Ade Yasin Akhirnya Ditahan KPK
Sementara itu, empat tersangka penerima suap, yaitu pegawai BPK Perwakilan Jawa Barat/Kasub Auditorat Jabar III/pengendali teknis Anthon Merdiansyah, pegawai BPK Perwakilan Jawa Barat/Ketua Tim Audit Interim Kabupaten Bogor Arko Mulawan, pegawai BPK Perwakilan Jawa Barat/pemeriksa Hendra Nur Rahmatullah Karwita, dan pegawai BPK Perwakilan Jawa Barat/pemeriksa Gerri Ginajar Trie Rahmatullah.
KPK menyebut dugaan suap itu agar Pemkab Bogor kembali mendapatkan predikat wajar tanpa pengecualian (WTP).
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
