Solopos.com, WONOGIRI – Bupati Wonogiri, Joko Sutopo, menyebut kenaikan harga BBM akan berdampak pada banyak hal di Kabupaten Wonogiri. Termasuk di antaranya inflasi yang dapat meningkatkan jumlah penduduk miskin.
Jekek, sapaan akrab Bupati Wonogiri, mengatakan kenaikan harga BBM akan diikuti kenaikan harga kebutuhan masyarakat.
Promosi Pegadaian Resmikan Masjid Al Hikmah Pekanbaru Wujud Kepedulian Tempat Ibadah
Jika hal tersebut terus terjadi tanpa dibarengi kebijakan yang baik. Maka tidak menutup kemungkinan angka kemiskinan akan naik.
“Angka kemiskinan ekstrem di Kabupaten Wonogiri sebesar 4,6% saja, kami sudah berterima kasih lho ini. Tapi kalau lihat kondisinya kayak gini kita tidak bisa berharap banyak. Makanya ini akan kami tata dulu,” kata Jekek saat berbincang dengan wartawan di Pendapa Rumah Bupati Wonogiri, Senin (5/9/2022).
Ketika disinggung soal target menurunkan angka kemiskinan menjadi satu digit pada 2024, Jekek mengaku belum berani berbicara banyak. Sikap Jekek ini tidak seperti biasanya yang penuh optimistis.
Dia akan melihat dan menghitung terlebih dulu tingkat inflasi. Kemudian baru menentukan langkah kebijakan yang diambil.
“Ini kita belum bicara optimistis atau tidak optimistis. Tak tatane sik. Kami nanti hitung dulu. Karena ini bicara soal data publik, maka kami harus hati-hati. Tetapi kalau bicara spontanitasnya ya, agak berat juga ini karena [harga] kebutuhan masyarakat naik,” ujar dia.
Data yang dihimpun Solopos.com, persentase angka kemiskinan pada 2021 sebesar 11,55%, naik dari 0,69% pada 2020 sebesar 10,86%. Kenaikan tersebut terjadi secara nasional akibat pandemi Covid-19.
Berdasarkan data tersebut, masih terdapat 110.460 penduduk miskin di Wonogiri.
Untuk diketahui, kemiskinan diukur dari tingkat pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan makanan dan nonmakanan.
Garis kemiskinan berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) Wonogiri pada 2021 tercatat Rp356.728/orang/bulan. Artinya, orang dengan pengeluaran di bawah angka tersebut masuk dalam kategori penduduk miskin di Wonogiri.
Angka kemiskinan sebesar itu menempatkan Wonogiri menjadi kabupaten dengan persentase kemiskinan terbanyak ketiga di eks Karesidenan Solo setelah Sragen dan Klaten.
Sementara di tingkat Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Wonogiri menempati urutan 19 dari 35 kabupaten/kota dengan persentase angka kemiskinan tertinggi.
Sepanjang Maret 2020- Maret 2021 Wonogiri menduduki urutan pertama kenaikan penduduk miskin terbanyak di Jawa Tengah disusul Magelang, Purworejo, Klaten, dan Banjarnegara.
Sementara itu, indeks pembangunan manusia (IPM) Wonogiri pada 2021 sebesar 70,49%, masuk status tinggi. IPM Wonogiri menduduki peringkat tujuh dari tujuh kabupaten/kota di eks Karesidenan Solo dan peringkat 20 dari 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah.
Meski begitu, IPM Wonogiri menunjukkan tren positif. Pada 2017 IPM Wonogiri masih berstatus sedang, yaitu sebesar 68,66%. Rata-rata pertumbuhan IPM Wonogiri sejak 2017-2021 sebesar 0,46%.
BPS Wonogiri menyebutkan IPM merupakan indikator jangka panjang. Peringkat atau rangking bukan satu-satunya ukuran kemajuan pembangunan manusia. Adapun kemajuan pembangunan dapat dilihat dari kecepatan IPM dan status IPM.
Di sisi lain, angka kemiskinan ekstrem di Wonogiri juga naik 2,33% saat pandemi Covid-19 dari semula 1,81% menjadi 4,14% pada 2021. Sementara, pemerintah pusat menargetkan nol persen kemiskinan ekstrem pada 2024.
Wakil Bupati yang juga Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Wonogiri, Setyo Sukarno, mengatakan Pemkab Wonogiri akan menghadapi sejumlah kendala dalam penanggulangan kemiskinan di antaranya inflasi.
Kenaikan harga pada beberapa komoditas akan menurunkan daya beli dan ketercukupan warga. Kendati demikian, pemerintah tetap optimistis dapat menurunkan angka kemiskinan hingga satu digit pada 2024 dengan menjalankan program yang akan dirumuskan dalam waktu dekat.
“Pada prinsipnya, kami memang akan menghadapi tantangan berat untuk mewujudkan angka kemiskinan menjadi satu digit di akhir masa jabatan. Kami akan mencari alternatif, bagaimana menggerakan perekonomian masyarakat. Misalnya dengan menyalurkan bantuan sosial sehingga dapat merangsang pertumbuhan ekonomi. Dengan begitu nanti akan tercipta ketahanan ekonomi dan menurunkan angka kemiskinan,” kata Setyo saat ditemui Solopos.com di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang) Wonogiri, Kamis (1/9/2022)
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
