SOLOPOS.COM - Dua prajurit TNI AU menginjak salah seorang warga di Merauke, Papua. (istimewa)

Solopos.com, JAKARTA — Beredarnya video dua anggota TNI AU menginjak seorang warga di Merauke di Papua yang viral berbuntut panjang. Puncaknya, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto marah besar lantas mencopo dua komandan yang dianggap bertanggung jawab atas kejadian itu. Mereka adalah Komandan Pangkalan Udara (Lanud) Johanes Abraham Dimara, Kolonel Pnb Herdy Arief Budiyanto dan Komandan Satuan Polisi Militernya.

Sementara dua oknum TNI AU yang melakukan kekerasan kepada warga yang ternyata tunarungu itu masing-masing Sersan Dua (Serda) berinisial A dan Prajurit Dua (Prada) berinisial V. Mereka kini telah ditahan dan diproses hukum.

Promosi Mitsubishi XForce: Stylish untuk Wanita, Praktis buat Ibu Muda

“Saya sudah memerintahkan KSAU (Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal Fadjar Prasetyo) untuk mencopot Komandan Lanud (Danlanud) dan Komandan Satuan Polisi Militernya (Dansatpom)-nya,” kata Panglima TNI, Marsekal Hadi Tjahjanto, Rabu (28/7/2021).

Hadi meminta pencopotan dan serah jabatan Danlanud dan Dansatpom Lanud JA Dimara dilakukan sesegera mungkin. Bahkan Hadi meminta penyerahan jabatan Danlanud dan Dansatpom Lanud dilakukan sebelum hari berganti.

“Karena mereka tidak bisa membina anggotanya. Kenapa tidak peka, memperlakukan disabilitas seperti itu. Itu yang membuat saya marah,” ungkap Hadi menjelaskan alasan pencopotan Danlanud serta Dansatpom Lanud JA Dimara.

Tak lama setelah perintah diberikan, Fadjar mengumumkan keputusan pencopotan Danlanud dan Dansatpom Lanud JA Dimara. Pencopotan dua komandan ini, jelas Fadjar, sudah melalui proses evaluasi.

Baca Juga: Lancar Jawab Pertanyaan Panglima TNI, Babinsa Kemlayan Solo Dapat Hadiah Tiket Pendidikan Bintara

“Setelah melakukan evaluasi dan pendalaman, saya akan mengganti Komandan Lanud JA Dimara beserta Komandan Satuan Polisi Militer Lanud JA Dimara,” ujar Marsekal Fadjar dalam video yang rilis Dinas Penerangan AU.

Tanggung Jawab Komandan

Dia menegaskan pergantian ini sebagai pertanggungjawaban komandan atas kejadian tindak kekerasan yang dilakukan oleh 2 anak buahnya. “Pergantian ini, adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kejadian tersebut. Komandan satuan bertanggung jawab membina anggotanya,” ungkap Fadjar.

Ia menyampaikan proses hukum terhadap dua oknum yang bersikap arogan hingga menginjak kepala warga itu akan dilakukan secara transparan.

Sementara itu Serda A dan Praka V kini berstatus terangka kasus kekerasan dan ditahan. “Serda A dan Prada V telah ditetapkan sebagai tersangka Tindak kekerasan oleh penyidik. Saat ini kedua tersangka menjalani penahan sementara selama 20 hari, untuk kepentingan proses penyidikan selanjutnya,” ujar Kepala Dinas Penerangan TNI AU, Marsma TNI Indan Gilang Buldansyah, dalam keterangannya.

Kasus tersebut ditangani Satpom Lanud JA Dimara di Merauke. Usai diperiksa, Satpom Lanud JA Dimara akan menyerahkan berkas ke Oditur Militer.

“Saat ini masih proses penyidikan terhadap kedua tersangka, tim penyidik akan menyelesaikan BAP dan nantinya akan dilimpahkan ke Oditur Militer untuk proses hukum selanjutnya,” ucap Indan.

Langkah Tepat Panglima

Terpisah, pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi, mengatakan langkah Panglima TNI mencopot Danlanud dan Dansatpom Lanud Merauke sudah tepat. Hal ini menjadi bukti tidak adanya toleransi kekerasan prajurit terhadap warga sipil.

“Hal ini penting untuk menunjukkan komitmen TNI sekaligus sebagai peringatan pada para pimpinan satuan jajaran. Tidak menolerir kekerasan yang tidak patut serta meletakkan penegakan hukum dan pembangunan kepatuhan pada hukum, sebagai hal yang secara mendasar harus ditanamkan para pimpinan dalam kehidupan prajurit,” kata Khairul, Rabu.

Khairul mengatakan tindakan ini bukan disebabkan karena pendidikan moril yang minim. Tetapi karena implementasi yang gagal. Dia lantas bicara pentingnya peran pimpinan dalam hal tersebut.

“Pendidikan moral saya kira tidak kurang. Masalahnya ada pada implementasi. Ada banyak hal baik yang diajarkan tapi gagal diimplementasikan. Makanya peran pimpinan sebagai teladan dalam kehati-hatian, kewaspadaan dan kedisiplinan sangat penting,” ujarnya.

Waspada Propaganda

Khairul menyebut kasus ini bisa jadi bahan propaganda negatif dan memperburuk citra TNI jika tidak ditangani cepat. Sebab, menurutnya, adanya kejadian itu menunjukkan kesenjangan antara citra humanis yang dibangun oleh TNI.

“Kejadian itu menurut saya menunjukkan adanya kelengahan dan kelalaian. Kekeliruan tindakan sekecil apa pun, akan selalu berpotensi menjadi bahan propaganda negatif yang kuat untuk memperburuk citra TNI. Apalagi ini terjadi di Papua,” kata Khairul.

“Kejadian itu juga jelas menunjukkan adanya kesenjangan antara realitas digital humanis yang selama ini coba dibangun TNI melalui media sosial dengan realitas sesungguhnya, di mana TNI kerap kali masih tampak kesulitan mengendalikan diri dan menunjukkan praktik kekerasan yang tidak patut, di ruang publik, di wilayah sipil,” lanjutnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
Solopos Stories
Honda Motor Jateng
Honda Motor Jateng
Rekomendasi
Berita Lainnya