Solopos.com, SUKOHARJO -- Pemerintah mulai menyalurkan Bantuan Pangan Non Tunai atau BPNT bulan Januari ke setiap e-warong tingkat setiap desa/kelurahan Kabupaten Sukoharjo.
Namun, ada 9.778 keluarga penerima manfaat (KPM) yang dinonaktifkan sebagai penerima bantuan sosial (bansos) dari pemerintah pusat tersebut.
Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi
Kepala Bidang (Kabid) Bantuan dan Jaminan Sosial Dinsos Sukoharjo, Sukimin, mengatakan bantuan pangan nontunai mulai disalurkan pada pekan lalu. Setiap KPM menerima kartu sebagai alat untuk mendapatkan kebutuhan pokok pada setiap e-warong.
Baca Juga: Meledak! Positif Covid-19 Klaten Tambah 101 Kasus, 8 Orang Meninggal
Penyaluran bantuan pokok BPNT Sukoharjo memberlakukan sistem elektronic data capture (EDC). "Kami berupaya menambah jumlah e-warong untuk mempermudah penerima mengakses bantuan pangan pada setiap desa. Sekarang masih proses pendataan. Jumlah e-warong Sukoharjo ada 84 lokasi," katanya kepada Solopos.com, Senin (25/1/2021).
Sukimin mencontohkan jumlah KPM terbanyak yakni Desa Cemani, Kecamatan Grogol, sebanyak 1.041 KPM. Saking banyaknya, para penerima bantuan pangan tersebut dilayani dua e-warong.
Masing-masing KPM menerima bantuan pangan senilai Rp200.000 per bulan. Kebutuhan pokok yang diterima warga miskin itu wajib memenuhi unsur karbohidrat, protein hewani, dan nabati.
Baca Juga: Pulang Dari Ladang, Warga Musuk Boyolali Meninggal Tertimpa Tebing Longsor
Kearifan lokal diprioritaskan dengan mengoptimalkan potensi daerah dalam program BPNT, terlebih Sukoharjo merupakan salah satu daerah lumbung padi Jawa Tengah.
Beras Hasil Panen
Karena itu, beras yang disalurkan kepada warga miskin merupakan hasil panen para petani Kabupaten Jamu. "Beras yang disalurkan menggunakan kearifan lokal karena padi lokal cukup berkualitas. Ada juga telur ayam dan kacang-kacangan," ujarnya.
Sukimin menyampaikan jumlah penerima bantuan pangan yang dinonaktifkan sebanyak 9.778 KPM. Mereka dinonaktifkan lantaran beragam alasan seperti nomor induk kependudukan (NIK) invalid dan beralih status ekonomi keluarga.
Baca Juga: Diterjang Lahar Hujan, Sepeda Motor Penambang Kali Woro Klaten Ringsek Tinggal Kerangka
Saat ini, pemerintah pusat tengah memperbaiki data penerima bantuan sosial agar lebih akurat dan valid. Penyaluran program BPNT selalu dimonitoring oleh pemerintah pusat.
"Jumlah KPM program BPNT Sukoharjo sebanyak 55.642 keluarga. Kami hanya bertugas menyalurkan bantuan pangan kepada KPM. Soal perubahan data merupakan wewenang pemerintah pusat," tuturnya.
Seorang KPM program BPNT asal Desa Sidorejo, Kecamatan Bendosari, Sujito, mengatakan bantuan pangan dari pemerintah membantu ekonomi keluarganya selama masa pandemi Covid-19. Ia mengaku tak menerima bansos lain lantaran tercatat sebagai KPM program BPNT.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
