BPK Periksa Pembangunan di Lanud Adi Soemarmo Solo

BPK periksa pembangunan di Lanud Adi Soemarmo

Solopos.com, KARANGANYAR—Komandan Lanud Adi Soemarmo, Kolonel (Pnb) Indan Gilang Buldansah, didampingi para pejabat staf menerima kunjungan Tim Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang dipimpin Iwan Gunawan, di Ruang Rapat Danlanud Adi Soemarmo, Colomadu, Karanganyar, Senin (26/2/2018).

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Menurut Indan, tujuan dari pengawasan dan pemeriksaan BPK adalah untuk mengetahui kondisi lapangan secara riil, apakah pelaksanaan pembangunan dan pembelanjaan penggunaan anggaran sesuai dengan perencanaan.

“Sekaligus ini untuk melihat tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ujar dia dalam siaran pers yang diterima Solopos.com, Senin.

Hadir dalam entry briefing Dandepohar 50, Kolonel (Lek) Budi R. Leman dan para kepala dinas dijajaran Depohar 50. Dipaparkan Indan, apabila ada temuan pada pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan BPK tahun sebelumnya, diharapkan tidak terulang kembali pada  pengawasan dan pemeriksaan tahun ini. (baca juga: Sah! Indan Gilang Jabat Danlanud Adi Soemarmo)

Maka dari itu, dia berharap kepada para pejabat staf Lanud Adi Soemarmo yang terkait, agar membantu tim pengawasan dan pemeriksaan dalam menyiapkan dan memberikan secepatnya data, dokumen, dan informasi yang diperlukan.

Danlanud pun mengajak untuk meningkatkan kerja sama yang selama ini telah terjalin dengan baik. Selain itu pihaknya ingin membudayakan saling koordinasi dan berkomunikasi serta saling mendukung dalam setiap pelaksanaan tugas. Dengan demikian tugas-tugas Lanud Adi Soemarmo dapat berjalan dengan lancar dan lebih maju.

Sementara itu, Wakil Penanggung Jawab Tim BPK Iwan Gunawan dalam sambutannya mengatakan pemeriksaan ini untuk memberikan opini atas kewajaran kesesuaian laporan keuangan (LK) Kementerian Pertahanan (Kemenhan) tahun 2017.

Adapun kriteria yang ditetapkan antara lain kesesuaian laporan keuangan Kemenhan yang diperiksa dengan standar akuntasi pemerintahan (SAP), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait dengan pelaporan keuangan, serta efektivitas sistem pengendalian intern (SPI).