BPJS Ketenagakerjaan menggelar program bagi peserta baru.
Solopos.com, SOLO — Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan (TK) memberikan keuntungan dan apresiasi kepada peserta melalui program co-marketing. Hal ini diharapkan juga mampu menarik peserta baru.
Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi
Kepala BPJS TK Cabang Surakarta, Maulana Zulfikar, mengatakan program co-marketing ini diluncurkan bertepatan dengan perayaan ulang tahun ke-39 BPJS TK yang sebelumnya bernama Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) ini pada Minggu (4/12/2016).
Dia mengungkapkan perusahaan yang diajak kerja sama adalah Amaris Hotel, Lorin Solo Hotel, Megaland Hotel, The Sunan Hotel, Inul Vizta, dan Taman Satwa Taru Jurug (TSTJ).
“Peserta BPJS TK tinggal menunjukkan kartu peserta di enam merchant tersebut akan mendapat diskon 5%-10%. Di Solo ada tujuh outlet karena Inul Vizta ada dua outlet tapi kalau secara nasional ada 390 merchant yang digandeng,” ungkapnya saat ditemui wartawan di ruang kerjanya, Senin (5/12/2016).
Namun diakuinya, hal ini baru untuk peserta formal atau penerima upah. Program ini untuk peserta langsung, bukan perusahaan.
Maulana mengatakan untuk meningkatkan kepesertaan, BPJS TK juga bekerja sama dengan pemerintah daerah (pemda) yang ada di wilayah kerja cabang Surakarta, yakni Solo, Sukoharjo, Sragen, dan Karanganyar.
“BPJS TK ini bukan perusahaan profit tapi berdasarkan amanat undang-undang, setiap pekerja formal maupun informal wajib menjadi peserta. Hingga Oktober tercatat realisasi penambahan jumlah peserta mencapai 90% dari target dengan jumlah peserta aktif 219.441 orang. Kami optimistis bisa tercapai sampai akhir tahun,” kata dia.
Menurut dia, salah satu kendala penambahan peserta adalah belum terdaftarnya pekerja karena belum memiliki e-KTP, terutama di Wonogiri. Oleh karena itu, Rabu (7/12), BPJS TK akan menandatangi memorandum of understanding (MoU) dengan Pemkab Wonogiri. Hal ini diharapkan semakin mudah menjaring peserta.
“Kami saat ini fokus untuk menjaring peserta dari guru swasta. Potensinya sangat besar tapi belum banyak yang terdaftar di Soloraya ini,” ujarnya.
Nantinya tidak hanya guru swasta yang dibidik tapi juga pegawai negeri sipil (PNS) karena belum ada jaminan kecelakaan kerja (JKK) dan jaminan kematian (JKM). Lebih lanjut, dia mengatakan penertiban dan pengawasan terhadap perusahaan semakin diperketat untuk meningkatkan tingkat kepatuhan.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
