SOLOPOS.COM - Kepala Dishub Boyolali, M. Arief Wardianta (kanan), saat menerima penghargaan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub) yang diserahkan langsung Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub RI, Hendro Sugiatno di Hotel Sirih Jakarta Pusat, Senin (30/1/2023). (Istimewa/Diskominfo Boyolali)

Solopos.com, BOYOLALI — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Boyolali berhasil mengatur birokrasi zero pungutan liar (pungli) kategori akreditasi A dan percepatan layanan masyarakat pada Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (UPUBKB) Dinas Perhubungan (Dishub) Boyolali.

Pencapaian tersebut diganjar penghargaan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Selain Boyolali, perwakilan dari Jawa Tengah yang juga mendapatkan penghargaan serupa dari Kabupaten Wonogiri dan Semarang.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Penghargaan Stranas PK tersebut diserahkan langsung oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub RI, Hendro Sugiatno, didampingi Koordinator Harian Stranas PK, Niken Ariati. Penghargaan tersebut diterima langsung Kepala Dishub Boyolali, M. Arief Wardianta, di Hotel Sirih Jakarta Pusat, Senin (30/1/2023).

Ekspedisi Mudik 2024

Dalam rilis yang diterima Solopos.com pada Selasa (31/1/2023), Hendro Sugianto mengatakan pihaknya mendapatkan tanggung jawab pada kendaraan yang berkeselamatan. Hal tersebut sesuai dengan rencana umum nasional keselamatan sehingga pengujian kendaraan bermotor harus dilakukan.

“Penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan pemerintah kabupaten/kota harus sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria,” kata Hendro.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub RI itu menambahkan lewat akreditasi UPUBKB diharapkan dapat melakukan perbaikan pelayanan publik saat pengujian kendaraan bermotor.

Sementara, Arief Wardianta berharap dengan akreditasi yang diterima maka semua pelayanan dapat dilakukan berbasis aplikasi. Hal tersebut untuk mendukung proses pemberantasan korupsi di Kabupaten Boyolali

Arief menjelaskan dalam layanan UPUBKB di Dishub Boyolali dibayar secara daring lewat Bank Jateng. Sehingga, sangat mengurangi kemungkinan terjadi kolusi atau penyimpangan.

“Itu salah satu upaya kami dalam memberikan pelayanan. Sehingga tetap berjalan dengan baik tetapi juga bisa menekan kemungkinan terjadinya korupsi di dalam pelayanan,” ungkapnya.

Sebagai informasi, Dishub Boyolali melayani 10-15 kendaraan setiap harinya untuk melaksanakan uji kendaraan. Kegiatan tersebut menguji baik kendaraan angkutan barang dan penumpang sehingga dapat memberikan keselamatan untuk masyarakat.

“Kami memberikan keselamatan, safety untuk para pemilik kendaraan angkutan. Sehingga mereka dapat berjalan memberikan layanan kepada masyarakat, baik itu angkutan barang maupun orang dengan aman tetapi sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku,” kata Kepala Dishub Boyolali tersebut.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
Solopos Stories
Honda Motor Jateng
Honda Motor Jateng
Rekomendasi
Berita Lainnya