Solopos.com, WONOGIRI — Bantuan langsung tunai (BLT) 2021 di Kabupaten Wonogiri yang tersalurkan selama setahun mencapai Rp37,585 miliar. Hingga Selasa (28/12/2021), belum ada kepastian terkait penyaluran BLT 2022.
Data yang Solopos.com peroleh dari Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) Wonogiri, lembaga kepanjangan tangan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) di daerah, penyaluran BLT Desember 2021 sudah terealisasi 100 persen pada Senin (28/12/2021).
Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi
BLT bulan tersebut senilai Rp2,548 miliar yang disalurkan kepada 8.496 keluarga penerima manfaat (KPM). BLT yang disalurkan selama setahun itu mencapai Rp37,585 miliar (alokasi Rp300.000/KPM).
Baca Juga: Jumlah Penerima BLT Wonogiri Menyusut 546 Keluarga, Ini Faktornya…
Jumlah KPM berdasar Peraturan Kepala Desa (Perkades) awalnya tercatat 12.168 keluarga. Jumlah KPM BLT Desember sebanyak 8.496 keluarga. Selama setahun jumlah KPM menyusut 3.672 keluarga.
Penyusutan disebabkan beberapa faktor, seperti KPM meninggal dunia, terdeteksi menjadi KPM bantuan sosial (bansos) lain dari pemerintah, dan pindah kependudukan.
Sesuai ketentuan, penentuan KPM BLT berdasarkan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) dan bukan sebagai penerima bansos dari pemerintah, seperti bansos yang disalurkan melalui Program Sembako (dikenal dengan Bantuan Pangan Non Tunai atau BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH).
Baca Juga: Alhamdulillah! BLT DD di Wonogiri Bisa Cair pada Masa PPKM Darurat
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Wonogiri, Antonius Purnama Adi, kepada Solopos.com mengatakan, hingga Selasa itu dirinya belum menerima Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 2022 yang mengatur ihwal besaran BLT, jangka waktu penyaluran, dasar penentuan KPM, rincian pagu dana desa, dan sebagainya.
Oleh karena itu, dia belum mengetahui secara pasti mengenai BLT 2022. “Masih menunggu PMK,” ulas lelaki yang akrab disapa Anton itu.
Informasi yang dihimpun Solopos.com, BLT 2022 sudah disebut dalam Peraturan Mendes PDTT No. 7/2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa 2022. Aturan itu menyebutkan salah satu prioritas penggunaan dana desa 2022 adalah untuk BLT.
Baca Juga: Aturan 40 Persen Dana Desa untuk BLT Bikin Resah Pemerintah Desa
Namun, regulasi itu tak menyebut lebih rinci terkait BLT. Berkaca sebelumnya, BLT 2021 secara rinci diatur dalam PMK. Kemenkeu merupakan kementerian yang menyalurkan dana desa.
Terbaru, BLT 2022 diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) 104/2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022. Regulasi itu membuat para kepala desa (kades) resah. Sebab, salah satu aturan menyebut dana desa dialokasikan minimal 40 persen untuk BLT.
Untuk diketahui, jumlah KPM yang benar-benar berhak menerima (masuk DTKS) BLT di setiap desa tinggal sedikit. Terpisah, Kades Bulusulur, Kecamatan Wonogiri, Dwi Prasetyo, menginformasikan penyaluran BLT 2021 di desanya sudah rampung 100 persen.
Baca Juga: 100 Warga Antre Bantuan, BLT Covid-19 Malah Disikat Kades
Jumlah KPM BLT Januari sebanyak 108 keluarga, sedangkan pada Desember ini menyusut menjadi 29 keluarga. Dia mengaku, hingga Selasa belum menetapkan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APB Desa) 2022 karena menunggu PMK yang mengatur ihwal dana desa dan BLT terlebih dahulu.
“APB Desa 2022 sudah kami susun. Kami masih menunggu PMK. Kalau PMK-nya sudah terbit kami tinggal menyesuaikan. Sehari setelah PMK terbit APB Desa bisa kami tetapkan,” ucap Kades.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
