Solopos.com, JAKARTA—Ketua Umum DPP PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mengaku bingung dengan banyak politikus dan publik kerap menggunakan istilah koalisi. Megawati menyebut tidak ada istilah koalisi dalam ketatanegaraan Indonesia yang menganut sistem presidensial.
Megawati mengatakan hal itu dalam sambutannya pada Pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) II PDIP Tahun 2021, di Sekolah Partai DPP PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Selasa (21/6/2022).
Promosi Program Pemberdayaan BRI Bikin Peternakan Ayam di Surabaya Ini Berkembang
“Kita sistemnya adalah presidensial, bukan sistem parlementer. Akibatnya kan saya suka bingung lo Bapak Presiden (Jokowi) kok bilang koalisi, koalisi, dan koalisi, tidak ada, tidak ada. Kalau kerja sama, yes,” kata Megawati di hadapan Presiden Jokowi dan peserta Rakernas PDIP seperti dikutip dari Antara.
Baca Juga: Makna 3 Putaran Sicita dan Ambisi Hattrick PDIP Menangkan Pemilu
Menurutnya, istilah koalisi hanya dikenal di negara yang menganut sistem parlementer dalam pemilihan perdana menteri. Sedangkan, di Indonesia tidak ada perdana menteri melainkan presiden.
Dengan demikian, katanya, gabungan partai politik yang mengusung calon presiden (capres) lebih layak disebut kerja sama politik. “Mengapa? Koalisi itu kan saya ikutin terus yang namanya pemilihan prime minister dan apa bedanya. Karena kita gak punya perdana menteri,” tutur Megawati.
Dia menyinggung sejumlah partai yang kerap menggunakan istilah koalisi dan menyentil soal bagi-bagi kursi berdasarkan perolehan suara. Padahal, tidak ada istilah demikian.
Baca Juga: Begini Pengalaman Gibran Tidur di Barak Sekolah Partai PDIP
Megawati mengingatkan kepada seluruh kader PDIP agar tidak berbicara soal koalisi. “Kalau masih ada yang ngomong di PDI Perjuangan urusan koalisi-koalisi, out! Berarti enggak ngerti sistem ketatanegaraan kita,” jelas Megawati.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
