BIAYA PENDIDIKAN : Wali Kota Masih Kaji Kenaikan SPP

Solopos.com, SOLO — Wali Kota Solo, F.X. Hadi Rudyatmo, belum memutuskan kebijakan terkait sejumlah sekolah eks Rintisan Sekolah Berbasis Internasional (RSBI) yang mengajukan kenaikan Sumbangan Pengelolaan Pendidikan (SPP) dan Sumbangan Pengembangan Sekolah (SPS).

Wali Kota yang akrab disapa Rudy ini masih menghitung untung rugi jika usulan SPP di atas standar tersebut dikabulkan.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

“Masih dikaji. Yang jelas, solusinya diupayakan tidak membebani rakyat,” ujarnya saat ditemui wartawan di Balai Kota, Selasa (20/8/2013).

Diketahui, eks RSBI seperti SMAN 1 dan SMAN 3 mengajukan SPP serta SPS di atas standar dengan dalih pengembangan pendidikan. SPP di kedua sekolah itu diusulkan Rp300.000 dari standar Rp200.000 per siswa per bulan. Sementara SPS diusulkan Rp3,5 juta dari angka normal Rp2 juta per siswa per tahun ajaran 2013/2014. Belakangan SMAN 7 yang non-RSBI juga mengajukan SPS sebesar Rp2,5 juta dengan alasan pengembangan ruang kelas.

Rudy tak memungkiri sekolah eks RSBI memiliki kebutuhan pengeluaran lebih besar dibanding sekolah reguler. Namun, pihaknya mewanti-wanti kenaikan yang dibebankan tak terlalu membebani orangtua murid. Dirinya siap menjajaki mekanisme APBD untuk menambal kekurangan itu.

Menurut Rudy, kebutuhan yang bisa ditutup APBD di antaranya perawatan dan kelebihan beban listrik.

“Bisa saja diusulkan di APBD. Namun, kami juga meminta komite sekolah berperan aktif mencari solusi-solusi alternatif,” tuturnya.

Meski kebijakan masih dikaji, Wali Kota berjanji murid dari kalangan miskin tak akan terdampak wacana kenaikan tersebut. Menurut Rudy, sekolah harus patuh dengan PP No48/2008 tentang Pendanaan Pendidikan yang mengamanatkan subsidi silang bagi murid tidak mampu.

Sementara itu, Ketua Dewan Pendidikan Kota Solo (DPKS), Ichwan Dardiri, mendesak sekolah dan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Solo menghitung ulang kebutuhan riil sekolah per bulan. Ichwan menilai sejumlah fasilitas yang tidak berkorelasi langsung dengan pengembangan pendidikan baiknya dihapus.

“Usulan kenaikan SPP dari eks RSBI wajar, tapi kami menuntut di bawah Rp300.000. Harus ada rasionalisasi kebutuhan,” ujarnya kepada Solopos.com.

Senada Wali Kota, Ichwan meminta murid miskin di eks RSBI tidak diutak-atik sumbangan pendidikannya. Ia menegaskan 10% siswa miskin di sekolah eks RSBI harus tetap bebas SPP. Disinggung mekanisme APBD untuk menambal kekurangan, dia menyebut bisa dilakukan.