Solopos.com, TOKYO–Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bertemu dengan Menteri Ekonomi, Perdagangan dan Industri (METI) Jepang Koichi Hagiuda.
Dalam pertemuan tersebut, salah satunya membahas terkait perkembangan kerja sama dalam Forum Public and Private Dialogue Track 1.5 : Japan Indonesia Co-Creation Partnership for Innovative.
Promosi BRI Cetak Laba Rp15,98 Triliun, ke Depan Lebih Fokus Hadapi Tantangan Domestik
“Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Jepang telah menyepakati sejumlah bidang kerja sama, yaitu pengembangan sumber daya manusia (capacity building), teknologi digital, rantai pasok dan promosi industri hijau. Ini termasuk proyek pengembangan sumber daya manusia yang bekerja sama dengan Badan Pendidikan dan Pelatihan Kerja (BPPK) Bekasi atau yang lebih dikenal dengan CEVEST,” ujar Menko Airlangga, Selasa (26/7/2022).
Indonesia dan Jepang telah menyelesaikan general review IJEPA pada 2019 lalu, dan saat ini masih diadakan pembahasan protokol antara tim negosiasi kedua negara.
Menko Airlangga mengangkat sejumlah isu penting yang masih tertunda dalam pembahasan yaitu terkait permintaan Indonesia atas akses pasar untuk ekspor tuna kaleng ke Jepang.
Baca Juga: Menko Airlangga: Pemerintah Dorong Kontribusi Koperasi
“Kami melihat ada complementary antara demand di Jepang dan supply di Indonesia atas produk tuna ini, sehingga Indonesia berharap Jepang dapat menurunkan tarif untuk produk tuna Indonesia agar Indonesia memiliki level playing field yang sama dengan negara lain di kawasan,” ujar Menko Airlangga.
Seperti diketahui, Thailand saat ini telah memiliki tarif yang lebih rendah untuk mengekspor tuna mereka ke Jepang.
Selain itu, pertemuan juga membahas investasi yang telah dilakukan oleh pemerintah Jepang di industri otomotif Indonesia.
Menteri Hagiuda mengatakan kemajuan kerja sama di industri otomotif antarkedua negara sudah sangat baik.
“Sejumlah perusahaan Jepang juga terus meningkatkan komitmen investasi di Indonesia,” jelas dia.
Baca Juga: Menko Airlangga Ajak JOIN Kembangkan Sistem Smart City di IKN
Mitsubishi telah berkomitmen untuk memulai produksi electric vehicle di Indonesia pada awal 2023 yang bertujuan memperluas pasar ekspor.
Selain Mitsubishi dan Toyota, Nissan juga akan mengembangkan produksi electric vehicle di Indonesia.
Nissan rencananya menggunakan teknologi lain yang juga ramah lingkungan dan sudah mempertimbangkan menggunakan bahan bakar berbasis hidrogen.
Dalam pertemuan tersebut, Menko Airlangga juga menyampaikan respons terhadap permintaan Pemerintah Jepang terkait kebijakan sertifikat bebas radioaktif untuk produk pertanian, perikanan dan makanan asal Jepang.
Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengawasan Keamanan Pangan Terhadap Pemasukan Pangan Asal Hewan dan Pangan Segar Asal Tumbuhan ke Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari Cemaran Radioaktif.
Baca Juga: Pemulihan Ekonomi dan Daya Saing Industri Indonesia Dapat Apresiasi
Tujuan dari Permentan ini yakni untuk memastikan pangan segar asal hewan dan tumbuhan yang dimasukkan ke wilayah NKRI memenuhi persyaratan keamanan pangan.
Badan POM telah merevisi peraturan terkait dengan persyaratan sertifikat bebas radioaktif untuk makanan olahan.
“Badan POM telah menerbitkan revisi peraturan dan tidak lagi mewajibkan sertifikat bebas radioaktif untuk makanan olahan Jepang yang masuk ke Indonesia,” papar Airlangga.
Menko Airlangga juga mengangkat isu terkait pengaturan impor baja.
Saat ini, Pemerintah Indonesia sedang menyiapkan Neraca Komoditas dalam rangka penerbitan izin impor produk baja yang rencananya dilaksanakan pada 2023.
Pengalokasian dilakukan berdasarkan data supply-demand, kapasitas produksi perusahaan, dan record atas kinerja realisasi impornya, dengan tujuan agar penggunaan baja impor sebagai bahan baku tepat sasaran.
Baca Juga: Terpesona Keindahan Labuan Bajo, Ini Komentar Delegasi Sherpa G20
“Baja sangat diperlukan untuk industri pengguna. Oleh karena itu, pengaturan pengalokasian impor baja dilakukan secara selektif, namun dengan proses yang transparan dan akuntabel, dengan tetap menjaga agar tidak melanggar ketentuan WTO,” ungkap Menko Airlangga.
Dalam kesempatan tersebut, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang juga menyampaikan untuk impor baja yang sangat diperlukan untuk industri, Pemerintah sedang menyiapkan kebijakan untuk melakukan relaksasi tarif, dan Tim Teknis akan segera menyelesaikan.
Dalam pertemuan ini, juga dibahas mengenai potensi kolaborasi lanjutan antara kedua negara, mengingat kerja sama antara Pemerintah Jepang dan Indonesia telah berlangsung selama hampir 50 tahun.
Dalam kerangka IPEF (Indo-Pacific Economic Frameworks), Indonesia terbuka untuk berdiskusi dan telah mengikuti pembahasan kerangka kerja sama ini sejak launching di Jepang pada Mei 2022 lalu dan pertemuan teknis di Singapura pada pertengahan Juni lalu.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
