SOLOPOS.COM - Bupati Blora, Arief Rohman (dua dari kiri) berfoto bersama Presiden Direktur Solopos Media Group (SMG), Arif Budisusilo (dua dari kanan); Direktur Konten dan Bisnis SMG, Suwarmin (kanan) dan Pemimpin Redaksi SMG, Rini Yustiningsih di Griya Solopos, Kamis (11/8/2022). (Solopos/Bayu Jatmiko Adi)

Solopos.com, SOLO— Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora terus berupaya memerangi angka kemiskinan di wilayah tersebut. Salah satunya dengan menggandeng kalangan akademisi.

Bupati Blora, Arief Rohman, mengatakan saat ini jumlah penduduk Kabupaten Blora masih kurang dari 1 juta jiwa atau sekitar 938.000 jiwa. Sementara angka kemiskinan di Kabupaten Blora disebut masih cukup tinggi, yakni sekitar 12%.

Promosi Mitsubishi XForce: Stylish untuk Wanita, Praktis buat Ibu Muda

Jika melihat data Badan Pusat Statistik (BPS) Blora, persentase penduduk miskin pada tahun 2021 sebesar 12,39%, atau naik 0,43% dari 2020. Jumlah penduduk miskin pada 2021 sebesar 107,05 ribu orang, meningkat 3,32 ribu orang dari 2020. Kemudian untuk jumlah penduduk Kabupaten Blora pada 2021 sebanyak 886 147 jiwa.

“Angka kemiskinan kami masih masuk zona merah di Jawa Tengah. Ini menjadi PR [pekerjaan rumah] kami. Ini yang tentu akan kami selesaikan,” kata dia saat berkunjung ke Griya Solopos, Kamis (11/8/2022).

Terkait upaya tersebut dia mengaku pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Perlu upaya kolaborasi agar kemiskinan di Kabupaten Blora dapat tertangani dengan tepat. Untuk itu pihaknya menggandeng beberapa pihak, termasuk dari kalangan akademisi.

Baca Juga: Blora Sepakat Perangi Hama Tikus Tanpa Jebakan Listrik

“Kami sudah menjalin kerja sama dengan hampir 50 perguruan tinggi baik negeri maupun swasta. Kalau ada orang-orang Blora yang mengajar atau belajar di perguruan tinggi tersebut biasanya kami dekati untuk membantu kami dalam menyelesaikan problem di Blora,” lanjut Arief.

Dia mengatakan salah satu kunci kemajuan daerah ada SDM. Disebutkan total ada sekitar 295 desa di Blora. Dari jumlah tersebut sekitar 50 di antaranya masuk kategori desa miskin. Dengan begitu butuh SDM mumpuni untuk mengatasi persoalan di 50 desa tersebut.

Dia berharap, dengan menggandeng kalangan akademisi dari sekitar 50 perguruan tinggi tersebut, bisa membantu Pemkab Blora dalam menggali persoalan yang ada di desa-desa tersebut. Menurutnya setidaknya akademisi dari satu perguruan tinggi bisa mendampingi satu desa.

Baca Juga: Blora akan Dikenalkan Sebagai Kota Barongan, Apa Itu?

Dia juga menceritakan pengalamannya saat menjalin komunikasi dengan seorang rektor di salah satu perguruan tinggi. Kepada rektor tersebut Arief menyampaikan persoalan yang terjadi di desa-desa yang masuk kategori miskin.

“Ternyata, salah satunya merupakan desa rektor tersebut. Akhirnya rektor tersebut mengirim mahasiswa untuk melakukan pendampingan di desa tersebut, guna menganalisis persoalan yang ada dan memberi rekomendasi kepada kami,” kata dia.
Selain itu, pihaknya juga sangat terbuka dengan program KKN yang diselenggarakan di Kabupaten Blora.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
Solopos Stories
Honda Motor Jateng
Honda Motor Jateng
Rekomendasi
Berita Lainnya