Berkoalisi dengan Golkar dan PPP, Sekjen PAN: Tidak Ada Inisiator

Sekjen PAN Eddy Soeparno menyebut tidak ada inisiator terkait pembentukan Koalisi Indonesia Bersatu yang terdiri dari PAN, Golkar dan PPP.
SHARE
Berkoalisi dengan Golkar dan PPP, Sekjen PAN: Tidak Ada Inisiator
SOLOPOS.COM - Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno. (pan.or.id)

Solopos.com, JAKARTA—Ketua umum Partai Golkar, PAN dan PPP menggalang koalisi bernama Koalisi Indonesia Bersatu menjelang Pemilu 2024. Koalisi direalisasikan dalam pertemuan di Rumah Heritage Jakarta, Kamis (12/5/2022) malam.

Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno menyebut tidak ada inisiator terkait pembentukan Koalisi Indonesia Bersatu yang terdiri dari PAN, Golkar dan PPP.

PromosiHari Keluarga Nasional: Kudu Tepat, Ortu Jangan Pelit Gadget ke Anak!

Menurutnya, para ketua umum dari ketiga partai memang telah melakukan komunikasi yang cukup intens sebelum melakukan pertemuan hingga terbentuknya koalisi ini.

Baca Juga: Golkar, PAN dan PPP Koalisi Bersatu: Beringin, Matahari dan Baitullah

“Para ketua umum ini sudah komunikasi secara reguler, memang di beberapa kesempatan intens, dan ada pembahasan mengerucut,” kata Eddy dalam diskusi Polemik Trijaya Kasak Kusuk Koalisi Partai dan Capres 2024, Sabtu (14/5/2022), seperti dikutip dari situs resmi PAN.

Bukan cuma itu, Eddy juga memastikan pertemuan ketiga partai ini juga bukan merupakan pertemuan yang dilakukan karena ada pihak-pihak yang sengaja mengakomodir ketiga partai. Dia memastikan tidak ada campur tangan pihak luar, terutama pihak istana terkait pembentukan koalisi ini.

Saat ini ketiga partai juga sepakat untuk melakukan kerja sama demi membangun budaya politik yang lebih sehat. Ketiganya ingin membangun kontestasi politik yang mendahulukan gagasan dan ide alih-alih politik identitas seperti yang terjadi akhir-akhir ini.

Baca Juga: Golkar, PAN dan PPP Galang Koalisi, Ini yang Mereka Bahas

“Termasuk kita di koalisi membangun gagasan politik dimana itu akan diaplikasikan misal masalah ekonomi sehingga tidak terjebak pada politik identitas,” kata Eddy.

Saat ini kata Eddy, kesepakatan itu masih berjalan secara verbal. Walau demikian ketiga partai memiliki keinginan yang kuat untuk mempertahankan koalisi ini.

Para ketua umum yang hadir dalam pertemuan itu memiliki komitmen yang cukup kuat walau koalisi ini belum tertulis diatas kertas. Yang pasti kata dia, pertemuan ini akan ditindaklanjuti dalam waktu dekat untuk membicarakan program yang akan diusung oleh masing-masing partai.

Baca Juga: Koalisi Golkar, PAN, dan PPP Bisa Usung Capres Sendiri

Saat ditanya apakah pertemuan tersebut juga telah membicarakan soal calon presiden yang akan diusung, Eddy menyebut semua datang dengan pikiran terbuka. Untuk calon yang akan diusung hingga saat ini belum ada yang dibicarakan.

“Kita kemarin hadir di pertemuan dengan pikiran terbuka, untuk membahas dan merumuskan hal yang sangat luas, belum ada bahasan yg kompulsif, kita tahu posisi partai, kita datang dengan pikiran terbuka, kalau sudah ada syarat, pertemuan itu engga akan terjadi,” tutup Eddy.

 

Poros Tengah Baru

Sebelumnya, pengamat politik Rocky Gerung menyebut koalisi itu sebagai poros tengah baru dalam perpolitikan di Tanah Air.  Poros Tengah adalah istilah yang mengacu kepada koalisi partai-partai Islam yang dibentuk setelah PDIP memenangkan Pileg 1999.

Baca Juga: PAN Galang Koalisi dengan Golkar dan PPP, Ada Agenda Terselubung?

“Saya kira malam ini ada rapat lebih strategis membicarakan kalau Presiden Jokowi pulang [dari Amerika Serikat] sidang kabinet akan bicara apa.  Pasti sebelum sidang kabinet akan ada konferensi pers dari koalisi itu,” kata Rocky Gerung dalam YouTube Rocky Gerung Official, Sabtu (13/5/2022).

Rocky juga menyebut koalisi Bersatu tersebut merupakan semioposisi. Dia bahkan mendorong Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto mundur dari kabinet karena sudah memiliki blok bersama PAN dan PPP.

“Supaya beberapa menteri strategis lain ikut mundur untuk meredakan ketegangan. Sehingga ketegangan politis selesai. Jadi misalnya Sri Mulyani mundur, Airlangga mundur, dua menteri ekonomi mundur itu artinya kebijakan kebijakan ekonomi ditata ulang. Dan biarkan Pak Jokowi memilih memilih menteri keuangan baru atau menteri perekonomian baru kan,” ujarnya.



Berita Terkait
Indeks Berita
Berita Terpopular
Indeks Berita
Berita Lainnya
Indeks Berita
Promo & Events
Berita Terkini
Indeks Berita

Apa yang ingin anda baca?

:
:
Night Mode
Notifications
Support
Privacy
PasswordUpdated 15 days ago