top ear
Ajie Najmuddin/Istimewa
  • SOLOPOS.COM
    Ajie Najmuddin/Istimewa

Berkebudayaan ala Gus Dur

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Sabtu (4/1/2020). Esai ini karya Ajie Najmuddin, penggerak Komunitas Gusdurian Solo. Alamat e-mail penulis adalah ajienajmuddin87@gmail.com.
Diterbitkan Minggu, 12/01/2020 - 09:00 WIB
oleh Solopos.com/Ajie Najmuddin
4 menit baca

Solopos.com, SOLO -- Haul satu dekade Kiai Haji Abdurrahman Wahid  alias Gus Dur pada pengujung Desember 2019 belum lama saja berlalu. Teladan Gus Dur dalam konteks memaknai jabatan dan kekuasaan serta perjuangan di bidang kebudayaan dan kemanusiaan menjadi pokok pembicaraan dalam haul ke-10 itu.

Salah satu kalimat Gus Dur yang sering dikutip adalah ”tidak ada jabatan di dunia ini yang perlu dipertahankan mati-matian”. Gus Dur tidak sekadar berbicara. Ia membuktikan makna kalimat itu ketika ia dilengserkan dari jabatan presiden.

Greg Barton dalam buku Biografi Gus Dur (2003: 480-481) menuliskan situasi menjelang pelengseran Gus Dur. Kala itu massa pendukung Gus Dur yang berjumlah ribuan orang telah ”siap mati” mempertahankan jabatan Gus Dur sebagai presiden dan berkumpul di sekitar istana kepresidenan.

Kekhawatiran akan terjadi perang antarmassa pendukung Gus Dur dengan mereka yang menginginkan Gus Dur mundur makin menguat. Kekhawatiran tersebut, seperti yang telah kita ketahui, urung terjadi.

Gus Dur dengan legawa melepas jabatan presiden. Setelah ia keluar dari istana kepresidenan, ia mendatangi Lapangan Merdeka di seberang istana. Di sana ia berpidato di hadapan ribuan orang yang emosional dan berasal dari puluhan organisasi.

Gus Dur menekankan perlunya menahan diri dan kemudian bersumpah untuk melanjutkan perjuangan yang panjang mencapai reformasi dari luar istana. Kita bisa membayangkan seandainya Gus Dur justru kala itu mati-matian mempertahankan jabatannya, bahkan dengan mengorbankan massa pendukung yang telah “siap mati” untuk mendukung dirinya, sebagaimana yang banyak terjadi dalam berbagai kisah perebutan dan peralihan kekuasaan.

Gus Dur bisa saja mempertahankan kekuasaan dengan mengorbankan banyak nyawa, namun Gus Dur pada akhirnya memilih menerima pencopotan dirinya dari jabatan presiden. Ia tak mempertahankan jabatan itu. Bagi Gus Dur yang lebih penting dari politik adalah kemanusiaan.

Ini tentu tak lepas dari prinsip yang dipegang Gus Dur sebagai seorang santri. Dalam kitab Maqasid Syari’at yang diajarkan di pesantren terdapat beberapa kaidah yang salah satunya yakni berbunyi dar’ul mafasid muqoddamun ‘ala jalbi al-masholih. Menghindarkan kerusakan lebih diutamakan daripada mendapatkan manfaat.

Kemanusiaan

Dalam konteks Gus Dur dan jabatan presiden, Gus Dur memilih menghindarkan diri dari kerusakan, yakni konflik bangsa, daripada mendapatkan manfaat kekuasaan. Barangkali teladan ini semakin jarang kita dapatkan. Kini lebih banyak orang berebut kuasa tanpa memerhatikan akibatnya.

Setelah tak lagi menjabat sebagai presiden, Gus Dur kemudian lebih aktif dalam pendampingan rakyat. Ia juga aktif dalalam usaha menjalin dialog antarkelompok di ranah kebudayaan, keagamaan, kebangsaan, maupun forum-forum lain yang menyentuh masyarakat akar rumput. Laku Gus Dur demikian ini berujung pada kemanusiaan.

Yang dilakukan Gus Dur ini sebetulnya melanjutkan yang telah ia mulai sejak sebelum menjadi presiden. Gus Dur dikenal sebagai tokoh yang memiliki karakter setia dalam perjuangan menginternalisasi nilai-nilai kemanusiaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Nilai-nilai kemanusian yang diperjuangkan Gus Dur inilah yang kemudian menjadi inspirasi kuat dalam acara rembuk budaya sebagai salah satu rangkaian acara peringatan satu dekade haul Gus Dur.

Rembuk budaya tersebut menghasilkan 10 rekomendasi, di antaranya kebudayaan harus melestarikan kemanusiaan dengan mengangkat pergumulan kemanusiaan, khususnya pengalaman hidup kelompok rentan/lemah seperti perempuan, penghayat kepercayaan, dan lain-lain.

Gerakan dan kebijakan kebudayaan diharapkan dapat dilaksanakan dengan membangun ekosistem kebudayaan yang partisipatoris sehingga pengembangan kebudayaan tidak tumbuh menjadi elitisme kebudayaan.

Untuk mewujudkan hal tersebut, negara harus hadir sebagai fasilitator dalam tata kelola kebudayaan maupun dengan memberikan jaminan perlindungan berekspresi dan dukungan sumber daya untuk gerakan kebudayaan dalam bentuk akses, fasilitas, dan ruang.

Sinergi Negara dan Masyarakat

Kehadiran negara ini penting mengingat kondisi kebudayaan saat ini mengalami ”pemberangusan”, seperti pelarangan upacara adat, penghancuran patung, termasuk yang terjadi di Kota Solo berupa penghancuran bangunan yang berpotensi menjadi bangunan cagar budaya di Kepatihan maupun penghapusan gambar di depan Balai Kota Solo.

Kehadiran negara dalam bentuk kebijakan dan strategi anggaran serta implementasi secara komprehensif sampai di tingkat pemerintahan daerah. Negara juga perlu meninggalkan modal ekonomi ekstraktif yang mengorbankan keberlanjutan ekologi dan mulai menggali potensi ekonomi yang berbasis pengetahuan tradisional dan kearifan lokal.

Sinergisitas gerak antara negara dan masyarakat menjadi sangat penting. Negara dan masyarakat harus mengedepankan pendekatan kebudayaan dalam pengelolaan keberagaman dan instrumen resolusi konflik. Keduanya dibutuhkan dalam membangun modal praktik keberagaman yang kontekstual dengan budaya Indonesia. Agama dan budaya tidak saling mengalahkan.

Beberapa rekomendasi lainnya adalah kebudayaan perlu dioptimalkan sebagai cara menumbuhkan daya kritis terhadap kekuasaan untuk mengikis pragmatisme dan apatisme politik. Sistem pendidikan harus dapat menjadi wahana pengembangan potensi kemanusiaan agar tidak dikendalikan oleh teknologi tetapi menguasai teknologi melalui khazanah pengetahuan dan budaya.

Rekomendasi-rekomendasi tersebut diharapkan dapat menjadi kelanjutan dari yang telah diperjuangkan Gus Dur semasa hidup. Gus Dur sudah meneladankan, saatnya kita melanjutkan! Lahumu al-fatihah!

 

Editor : Profile Ichwan Prasetyo
LIKE di sini untuk lebih banyak informasi terbaru di Solopos.com

Properti Solo & Jogja

Iklan Baris

berita terkini