[x] close
Beri Dispensasi Santri Untuk Mudik, Gubernur Jatim Dikritik Komisi IX DPR RI
Solopos.com|jatim

Beri Dispensasi Santri Untuk Mudik, Gubernur Jatim Dikritik Komisi IX DPR RI

Kebijakan Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa, yang perbolehkan santri mudik dikritik Wakil Ketua Komisi IX DPR RI. Khofifah dianggap tak konsisten.

Solopos.com, SURABAYA -- Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa, memberikan dispensasi kepada para santri di wilayahnya untuk mudik. Ia berencana memberi surat jalan kepada para santri agar bisa pulang ke rumah lantaran tidak ada kegiatan di pesantren saat libur Lebaran 2021.

"Dispensasi yang dimaksud karena para santri sudah tidak lagi memiliki kegiatan di pesantren, lantaran memasuki masa libur Lebaran Idul Fitri. Pun demikian bagi pekerja migran yang telah habis masa kontraknya. Sehingga mau tidak mau mereka harus kembali ke Tanah Air. Jika tidak status mereka akan menjadi pekerja migran ilegal," ujar Khofifah dalam akun Instagramnya, @khofifah.ip, yang dilihat Sabtu (24/4/2021).

Gubernur Khofifah menegaskan dispensasi tersebut berbeda dengan maksud dan makna mudik sendiri. "Tentu saja ini berbeda dengan maksud dan definisi mudik," imbuhnya, seperti dikutip dari detik.com.

Baca Juga: Waktu Sahur Malah Balap Liar, 6 Pemuda Ponorogo Diciduk Polisi

Khofifah menjelaskan Pemprov Jatim tidak ingin para pekerja migran telantar hingga menimbulkan persoalan baru. "Begitu pula santri yang sudah saatnya kembali karena libur Idul Fitri. Jadi mereka tidak masuk kategori mudik karena masih situasi pandemi baik santri maupun pekerja migran harus melewati rangkaian proses pemeriksaan tes Covid-19 secara ketat," tutupnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, mengkritik usulan dispensasi mudik untuk santri. Charles meminta agar pemerintah konsisten menerapkan aturan sehingga Indonesia tidak menjadi seperti India.

"Pemerintah juga harus konsisten dalam menjalankan kebijakan pencegahan penularan penyakit tanpa melihat latar belakang seseorang. Kita bisa melihat India, misalnya, angka penularan Covid-19 menjadi tidak terkendali dikarenakan kebijakan pemerintah yang tidak konsisten dan munculnya varian-varian baru hasil mutasi," kata Charles, Sabtu.

Baca Juga: Berkat Porang, Warga Desa Pajaran Madiun Kini Jadi Jutawan

Khawatir Seperti India

Charles mengingatkan akan ada dampak jika pemerintah bertindak tidak konsisten dalam menerapkan kebijakan protokol kesehatan. Dia menyebut kondisi penularan seperti di India pun bisa terjadi di Indonesia.

Sebelumnya, Gubernur Khofifah mengatakan santri akan diberi surat pengantar untuk bisa pulang ke rumah/wilayah asalnya. "Pada saat yang sama, ada kepulangan para santri, maka tadi ada Kanwil Kemenag. Kalau para santri ini pulang, lalu jalan sudah disekat, berarti mereka kan butuh surat pengantar," ujar Khofifah di Gedung Negara Grahadi, Jumat (23/4/2021).

Khofifah meminta pengasuh pesantren dan wali santri tidak perlu khawatir akan kepulangan santrinya. Pasalnya, pada pertengahan Bulan Ramadhan, para santri/santriwati memasuki waktu libur dan pulang ke rumah masing-masing.

"Jangan ada pengasuh pesantren khawatir atau wali santri khawatir. Maka semua harus dikoordinasikan," imbuhnya.

Baca Juga: Kasus Aktif Covid-19 di Madiun Tinggi Se-Jatim, Ini Jawaban Kadinkes

14.000 PMI

Selain itu, sebanyak 14 ribu Pekerja Migran Indonesia (PMI) akan kembali ke Jatim pada Ramadan ini. Gubernur menyiapkan tempat karantina untuk kedatangan belasan ribu PMI tersebut.

"Ada pemulangan dari Pekerja Migran Indonesia. Yang terkonfirmasi kemungkinan yang pulang ke Jawa Timur kalau data ini tidak direvisi oleh BP2MI, maka sekitar 14.000, gede sekali. Tahun lalu itu 2.100. Jadi bulan Ramadhan sampai dengan pasca Idul Fitri kemungkinan 14.000," ujar Khofifah usai Rakor PPKM di Gedung Negara Grahadi, Kamis (22/4/2021) malam.



Berita Terkait
Indeks Berita
Promo & Events
Terpopuler
Berita Terkini
Indeks

Apa yang ingin anda baca?

:
:
Night Mode
Notifications
Support
Privacy
PasswordUpdated 15 days ago